batampos – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani sidang putusan banding perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9).
Menjelang putusan tersebut, tim hukum Nadiem membeberkan sejumlah argumentasi yang disampaikan dalam proses persidangan banding. Tim hukum membantah sejumlah tuduhan terkait keuntungan Rp809,6 miliar dan kewajaran harga Chromebook.
Menurut tim hukum, transaksi senilai Rp809,6 miliar yang menjadi bagian dari perkara tersebut merupakan transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021. Transaksi itu disebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering (IPO).
"Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama," tegas tim hukum Nadiem, dikutip Rabu (23/9).
Tim hukum juga menegaskan tidak terdapat kaitan maupun konflik kepentingan antara Google dan Nadiem. Menurut mereka, transaksi tersebut tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Gojek Indonesia.
Atas dasar itu, tim hukum menyatakan tidak ada penerimaan pribadi sebesar Rp809,6 miliar oleh Nadiem. Mereka juga menyebut Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait transaksi tersebut.
Tim Hukum Bantah Harga Chromebook Kemahalan
Tim hukum Nadiem juga mempersoalkan perhitungan harga Chromebook yang disebut mengalami kemahalan sebesar Rp4,3 juta per unit dalam audit BPKP 2025.
Menurut mereka, perhitungan tersebut dilakukan tanpa menggunakan pembanding harga pasar yang memadai. Tim hukum menyatakan tanggung jawab atas kewajaran harga dalam sistem e-Katalog berada pada prinsipal melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), bukan LKPP, Pokja, maupun menteri.
