batampos – Krisis air bersih memperburuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Kekeringan ekstrem, minimnya sumber air, serta terbatasnya sarana pemadaman membuat relawan kesulitan mengendalikan api, terutama di kawasan lahan gambut.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belqis Habiba, mengatakan kondisi karhutla tahun ini lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak dirinya terlibat dalam penanganan kebakaran pada 2019.
Menurutnya, masyarakat di Kalimantan Barat dan sejumlah wilayah Kalimantan lainnya tidak hanya menghadapi ancaman kebakaran, tetapi juga kekeringan ekstrem yang menyebabkan pasokan air bersih semakin sulit diperoleh.
“Bahkan satu bulan saya di Kalimantan Barat itu air bersih nggak ada. Air yang ada itu adalah air asin, bahkan PDAM-nya pun asin,” ujar Belqis saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/10).
Belqis menjelaskan, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam pemadaman karhutla, khususnya di lahan gambut yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.
Namun, kondisi gambut yang mengering akibat perubahan tata kelola air dan pembangunan kanal membuat lahan semakin rentan terbakar. Ketika api muncul, relawan justru kesulitan menemukan sumber air untuk melakukan pemadaman.
“Relawannya ada yang mau memadamkan, tapi sumber airnya nggak ada. Bagaimana mereka bisa memadamkan?” katanya.
Pemadaman dengan cara memukul api, lanjut Belqis, hanya memungkinkan dilakukan pada kebakaran berskala kecil. Ketika api membesar dan merambat ke area yang lebih luas, keterbatasan air serta peralatan membuat upaya pemadaman semakin sulit.
Kondisi tersebut juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan water bombing atau pemadaman menggunakan pesawat yang menjatuhkan air dari udara. Menurut Belqis, lahan gambut yang sangat kering membutuhkan penanganan intensif agar api dapat dikendalikan hingga ke bagian bawah permukaan tanah.
“Makanya kemudian banyak relawan yang menyerah karena sumber air nggak ada,” ungkapnya.
Warga Lindungi Kebun Secara Mandiri
Kesulitan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Keterbatasan jumlah komunitas pemadam dan sarana pendukung membuat masyarakat semakin kesulitan menghadapi api yang mendekati permukiman maupun lahan perkebunan.
Belqis mencontohkan warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang memiliki kebun karet di kawasan terdampak karhutla. Karena tidak memiliki cukup air untuk memadamkan api, warga memilih membersihkan area di sekitar kebun sebagai langkah antisipasi.
“Akibatnya, warga pasrah. Kebun-kebun mereka, kan warga itu punya kebun,” katanya.
Warga berupaya membuat jarak sekitar satu hingga dua meter dari area yang diperkirakan akan dilalui api. Daun-daun kering yang berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran dibersihkan agar tersedia ruang bagi warga untuk berupaya memukul api jika kebakaran mendekati kebun.
Langkah tersebut menjadi pilihan di tengah keterbatasan air dan sulitnya akses terhadap bantuan pemadaman. Padahal, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan juga menghadapi kendala untuk mendapatkan pertolongan kesehatan akibat paparan asap.
Dampak Asap Meluas ke Kesehatan Warga
Belqis mengatakan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang terbakar atau kemampuan petugas memadamkan api. Masyarakat yang terpapar asap dalam waktu lama juga membutuhkan perlindungan dan akses layanan kesehatan.
Namun, sebagian warga mengalami kesulitan menjangkau puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun masker.
Karena itu, menurutnya, penanganan karhutla perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan air untuk pemadaman hingga bantuan kesehatan bagi warga yang terpapar asap.
“Dampaknya itu multiplier, nggak cuma soal bagaimana api itu dipadamkan, tapi bagaimana kemudian warga yang menghirup asap berlarut-larut ini juga mendapatkan bantuan,” tandasnya. (*)