batampos – Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu capaian utama pemerintahannya dalam dua tahun terakhir. Kemandirian pangan dinilai penting untuk menjaga ketahanan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).
“Prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan dalam waktu cepat,” ujar Prabowo.
Menurutnya, ketersediaan pangan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial untuk membeli komoditas dari negara lain. Dalam situasi krisis global, negara pemasok belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pangan negara lain meskipun transaksi dilakukan dengan harga yang sesuai.
“Dalam keadaan krisis kita punya uang pun mungkin kita tidak bisa beli beras dari negara lain. Kita bersyukur kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti tantangan perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan dan fenomena El Nino maupun La Nina. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.
Delapan Komoditas Diklaim Swasembada
Upaya memperkuat kemandirian pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta penyerapan hasil panen petani.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang dikutip dalam laporan tersebut, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Capaian tersebut disebut memperkuat fondasi kemandirian pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Namun, keberlanjutan swasembada tetap membutuhkan upaya menjaga produktivitas, ketersediaan lahan pertanian, pasokan air, stabilitas harga, serta akses pasar bagi petani.
Nilai Tukar Petani Meningkat
Indikator lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesejahteraan petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat 1,49 persen dibandingkan Agustus 2026.
Dalam laporan sumber, angka tersebut disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan NTP nasional.
NTP merupakan indikator perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks ini menunjukkan bahwa harga hasil produksi petani meningkat relatif lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa yang mereka keluarkan.
Meski demikian, peningkatan NTP perlu dibaca bersama indikator lain, seperti biaya produksi, pendapatan rumah tangga petani, produktivitas, dan distribusi hasil pertanian, untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan petani secara lebih menyeluruh.
Cadangan Beras Pemerintah 4,56 Juta Ton
Selain meningkatkan produksi, pemerintah memperkuat cadangan beras sebagai instrumen untuk menjaga pasokan dan mengendalikan gejolak harga.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional yang dikutip dalam laporan tersebut, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,56 juta ton per 20 Oktober 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan beras di tengah ketidakpastian global dan tantangan iklim.
“Stok kita banyak, masih melimpah. Stok (Cadangan Beras Pemerintah) kita 4,5 juta ton. Jadi aman,” kata Amran.
Meski demikian, kecukupan cadangan beras tidak hanya ditentukan oleh besarnya stok. Distribusi antardaerah, kebutuhan konsumsi, kualitas beras, serta kemampuan menjaga pasokan hingga masa panen berikutnya juga menjadi faktor penting.
Ke depan, pemerintah menghadapi tantangan menjaga konsistensi produksi di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan kebutuhan konsumsi. Penguatan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, perlindungan lahan produktif, serta kepastian harga dan pasar bagi petani menjadi bagian penting untuk memastikan kemandirian pangan berlangsung secara berkelanjutan.
Swasembada pangan, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga dari keterjangkauan harga, kestabilan pasokan, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi pangan. (*)
