
batampos – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk terkait dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam kasus korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan KPK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
”TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Nas kepada awak media, Kamis (22/10).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas langkah KPK yang mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara korupsi di lingkungan BNPB.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa surat tersebut memuat uraian konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penyidik menduga terdapat praktik penyuapan dan benturan kepentingan dalam sejumlah pengadaan tersebut.
“Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/10).
Selain dugaan keterlibatan dua prajurit TNI, KPK juga menyampaikan informasi mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Termasuk terkait dugaan aliran uangnya,” ucap Budi.
KPK berharap Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI segera menindaklanjuti informasi dan temuan yang telah disampaikan melalui surat kepada Panglima TNI.
Menurut Budi, koordinasi antara KPK dan TNI telah berlangsung secara intensif sejak awal penanganan perkara. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung tindak lanjut atas dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam kasus korupsi di lingkungan BNPB.



