batampos - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Riau Pos Intermedia, Suhendro Boroma, mengungkapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mencabut pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas laporan keuangan Riau Pos periode 2013–2017. Pencabutan itu juga mencakup bonus dan tantiem yang telah diberikan selama periode tersebut.
Hal itu disampaikan Suhendro saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam perkara dugaan penggelapan dana Rp56,9 miliar dengan terdakwa Rida K Liamsi di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (21/10).
Suhendro, yang kini menjabat Dirut PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JPMN), menjelaskan bahwa setelah audit eksternal terhadap laporan keuangan Riau Pos periode 2013–2017, dilakukan pendalaman atas sejumlah temuan.
Menurut dia, pendalaman tersebut merupakan amanah RUPSLB pada 20 Agustus 2020 yang dituangkan dalam akta notaris. Pembahasan hasil audit dilakukan tiga kali, yakni pada 25 dan 29 November serta 14 Desember 2021.
“Pendalaman hasil audit ini kita bahas secara maraton, secara sungguh-sungguh,” kata Suhendro.
Baca Juga: Saksi Ungkap Pembayaran Kepentingan Pribadi Direksi Riau Pos Tanpa Sepengetahuan Manajer Keuangan
Hasil pendalaman kemudian dilaporkan dan disahkan dalam RUPSLB pada 17 Desember 2021. Hasilnya mencakup temuan dugaan kerugian Rp67 miliar serta penggunaan uang perseroan untuk kepentingan pribadi Biro Direksi, yakni Rida K Liamsi.
“Keputusan RUPSLB itu antara lain menugaskan direksi untuk melakukan proses pengembalian segala sesuatu kepada perseroan, serta melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Riau Pos melakukan mediasi dengan sejumlah mantan direksi, termasuk Rida K Liamsi. Namun, Suhendro mengaku tidak mengetahui secara terperinci hasil mediasi tersebut karena tidak lagi menjabat Dirut PT Riau Pos Intermedia sejak Juli 2022.
Bonus dan Tantiem Diminta Dikembalikan
Suhendro menjelaskan, keputusan RUPS juga mencabut acquit et de charge atau pembebasan tanggung jawab atas laporan keuangan selama periode yang diaudit, yakni 2013–2017.
