Pemerintah Diminta Perkuat Layanan Konseling dan Cegah Perundungan di Sekolah
batampos – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai menunjukkan perhatian terhadap sektor pendidikan. Meski demikian, pemerintah diminta memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah, meningkatkan layanan konseling, dan memperkuat pendidikan karakter.
Konselor Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Julia Eva Putri, mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan dalam dua tahun terakhir. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun SDM berkualitas. Namun, tantangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan akses dan kualitas pembelajaran, tetapi juga kesejahteraan guru, pembentukan karakter siswa, serta kesehatan mental anak," kata Julia, Minggu (25/10).
Meski demikian, menurut dia, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama layanan konseling, pendidikan karakter, dan pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Julia juga menyoroti indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yang dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah lulusan, nilai rapor, atau banyaknya program yang dijalankan.
Di era modern, pendidikan perlu berorientasi pada pembentukan keterampilan nyata, kemampuan berpikir kritis, penguatan literasi dan numerasi, serta kecakapan siswa dalam menghadapi tantangan zaman.
Selain kualitas pembelajaran, pemerataan akses dan fasilitas pendidikan juga perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini, Sumatra Barat Policy Forum menyoroti kondisi pendidikan di Sumatera Barat (Sumbar), terutama sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan sarana, kekurangan tenaga pendidik, serta hambatan geografis dan sosial-ekonomi.
"Pendidikan karakter, pencegahan perundungan, dan penguatan layanan konseling harus terintegrasi dalam perencanaan kebutuhan pendidikan nasional maupun daerah," tegas Julia.
Melalui Sumatra Barat Policy Forum 2026, pembenahan sektor pendidikan di Sumbar diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung data yang akurat, transparansi anggaran, dan evaluasi terukur.
