batampos - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, kasus tersebut disebut dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh.
Menurutnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pengkhianatan terhadap pemerintah dan negara apabila dugaan itu terbukti. Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak hanya mengusut pihak yang diduga menjalankan penyadapan, tetapi juga mencari aktor intelektual di baliknya.
"Skandal penyadapan pada Presiden ini masalah besar, layak disebut upaya pengkhianatan pada pemerintah dan negara, harus diusut hingga dalang tertingginya," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (5/11).
Dedi mengatakan, apabila proses hukum menemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, termasuk Listyo Sigit, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga menyoroti hubungan politik Listyo Sigit dengan Jokowi. Menurut Dedi, kedekatan dan loyalitas politik Listyo kepada Jokowi selama ini perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
"Melihat loyalitas Listyo Sigit sejauh ini cukup kuat ke Jokowi, sehingga memungkinkan penerima manfaat penyadapan mengarah ke Jokowi. Karena apa urgensi Listyo lakukan itu jika bukan untuk kepentingan kuasa?" ujarnya.
Dedi menambahkan, Jokowi juga dapat dimintai klarifikasi apabila penyidik menemukan bukti atau petunjuk yang mengarah pada keterkaitannya dengan perkara tersebut.
Berpotensi Ubah Peta Kekuasaan
Menurut Dedi, terbongkarnya dugaan penyadapan juga berpotensi memengaruhi konsolidasi politik pemerintahan Prabowo.
Ia menilai perkembangan kasus tersebut dapat membuka ruang bagi evaluasi terhadap sejumlah figur di pemerintahan, khususnya mereka yang dinilai masih memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.
Bahkan, Dedi melihat kemungkinan adanya perombakan besar dalam struktur pemerintahan sebagai bagian dari upaya mengurangi pengaruh politik pemerintahan sebelumnya.
