Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPD RI Perkuat Aspirasi Daerah Lewat Legislasi, Pengawasan dan Dialog Publik

C
Penulis: Cipi Ckandina❯
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam dialog publik nasional "Senator Menyapa" di Jakarta. DPD RI mendorong aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.(ist)
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam dialog publik nasional "Senator Menyapa" di Jakarta. DPD RI mendorong aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.(ist)

Advertisement

batampos - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memperkuat perjuangan aspirasi daerah melalui legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Empat rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPD RI, yakni RUU Daerah Kepulauan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Bahasa Daerah, dan RUU Masyarakat Adat, telah masuk dalam agenda legislasi nasional prioritas 2025 dan 2026.

Di bidang pengawasan, DPD RI juga menginisiasi Program Senator Peduli Ketahanan Pangan serta memperkuat kegiatan anggota berbasis subwilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat lebih kontekstual dan rekomendasi kebijakan dapat lebih tepat sasaran.

Advertisement

Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam dialog publik nasional "Senator Menyapa" Episode 1 di Grand Ballroom Dua Mutiara, Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sultan mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah.

Menurut dia, keberadaan DPD RI selama 22 tahun dalam sistem ketatanegaraan tidak cukup diukur dari intensitas persidangan, jumlah kunjungan, maupun dokumen rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran utama, kata dia, adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Advertisement

Ia menegaskan, politik representasi tidak boleh berhenti pada kegiatan menyerap aspirasi. Setiap suara masyarakat dan daerah harus didengar, dipertimbangkan, dijelaskan tindak lanjutnya, dan diterjemahkan menjadi kebijakan.

"Aspirasi daerah tidak boleh berhenti menjadi dokumen, rekomendasi tidak boleh berhenti menjadi administrasi, dan pengawasan tidak boleh berhenti menjadi laporan," tegas Sultan.

Dalam satu tahun sidang terakhir, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah. Namun, Sultan menegaskan angka tersebut bukan tujuan akhir.

"Aspirasi harus memiliki jejak tindak lanjut, rekomendasi harus memperoleh respons, pengawasan harus menghasilkan koreksi, dan publik berhak mengetahui perkembangannya," ujarnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Santri Rentan Jadi Korban Perundungan, Pesantren Diminta Perkuat Pengawasan

Santri Rentan Jadi Korban Perundungan, Pesantren Diminta Perkuat Pengawasan

Pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di pesantren perlu diperkuat melalui pengawasan asrama, kanal pengaduan aman, dan keberanian sa

Kasus Tiket PSW Kepri, Kuasa Hukum Minta Pengawasan Pra-Penuntutan

Kasus Tiket PSW Kepri, Kuasa Hukum Minta Pengawasan Pra-Penuntutan

Kuasa hukum 27 anggota kontingen Paduan Suara Wanita (PSW) Kepulauan Riau meminta pengawasan terhadap proses pra-penuntutan.

    800 Kg Ketamine Dibongkar, Amsakar Minta Pengawasan Batam Diperketat

800 Kg Ketamine Dibongkar, Amsakar Minta Pengawasan Batam Diperketat

Pengungkapan 800 kilogram ketamine HCl di kapal MV Fuchangxing 1 menjadi perhatian serius Pemko Batam dengan mendorong pengawasan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer