batampos – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan siap bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses hukum kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie memastikan tidak akan menutup-nutupi fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
"Saat ini proses hukum masih berjalan. Kami akan kooperatif terhadap proses hukum," kata Krisna kepada JawaPos.com, Jumat (6/11).
Krisna menegaskan, kliennya akan memberikan keterangan secara terbuka agar perkara tersebut dapat terungkap secara terang.
"Klien kami akan terbuka untuk membuat terang-benderang kasus ini," ujarnya.
Saat ini, tim kuasa hukum masih mendalami pasal-pasal yang disangkakan penyidik Bareskrim Polri. Pendalaman dilakukan untuk mencocokkan konstruksi hukum yang dibangun penyidik dengan fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut.
Diketahui, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
"Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka LSP, AS, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
Asep menyebut, penyidik menduga ketiga tersangka melakukan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), hingga pengusaha.
"Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden negara Republik Indonesia, pejabat negara, media, tokoh ormas, dan pengusaha," ungkapnya.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri kemudian menetapkan satu tersangka tambahan, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi. Ia diduga berperan sebagai pemegang otoritas dalam proses penyadapan.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana tersebut. (*)
