batampos – Pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras untuk meredam kenaikan harga di pasaran. Langkah ini dilakukan menyusul kenaikan harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3.
Permintaan tersebut disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan, kepada pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di 38 provinsi.
Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan Satgas Pangan Polri se-Indonesia di Jakarta, Hermawan meminta seluruh daerah bergerak bersama Perum Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP dan bantuan pangan.
"Harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3 semuanya naik, sedangkan di Zona 1 cenderung aman. Karena itu, saya meminta rekan-rekan di daerah untuk mengantisipasinya," kata Hermawan, Jumat (6/11).
Stok Bulog Diproyeksikan 4 Juta Ton
Pemerintah mengandalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog untuk melakukan intervensi pasar. Stok tersebut diproyeksikan tetap berada di atas 3 juta ton hingga akhir 2026.
"Stok Bulog sampai akhir tahun kemungkinan besar bisa 3,8 juta ton, bahkan 4 juta ton. Beras itu sekarang terus mengalir, baik untuk SPHP maupun bantuan pangan. Karena itu, segera percepat penyaluran SPHP dan bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog," ujar Hermawan.
Menurutnya, percepatan distribusi dapat membantu menekan harga beras di pasaran. Sebab, ketika beras SPHP dan bantuan pangan diterima masyarakat, kebutuhan rumah tangga untuk satu hingga dua pekan ke depan dapat terpenuhi.
Dengan demikian, tekanan permintaan beras di pasar diharapkan berkurang sehingga harga lebih terkendali.
"Karena belanja berkurang, otomatis harga pasti turun berkat masifnya beras SPHP dan bantuan pangan. Jadi tolong pemerintah daerah mengecek dan memastikan penyalurannya segera sampai ke masyarakat dan ke pasar-pasar," tegasnya.
