Mentan Perketat Pengawasan Distribusi Jagung SPHP, Lindungi Peternak Rakyat
Dikutip dari Antara, Minggu (8/11), Amran mengatakan penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog merupakan upaya pemerintah membantu peternak menghadapi tingginya harga bahan baku pakan. Karena itu, distribusinya harus diawasi agar bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar dirasakan peternak.
Selain pengawasan distribusi jagung, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha integrator. Pengawasan ini mencakup kegiatan budi daya dan peredaran telur agar berjalan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menata usaha perunggasan, termasuk mengatur peran pelaku usaha integrasi, koperasi, dan peternak mandiri.
Amran menegaskan pemerintah terbuka terhadap keluhan petani maupun peternak. Setiap persoalan yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan jajaran terkait.
“Kalau ada petani berteriak, ada peternak berteriak, tidak pernah kami menghindar. Kita selesaikan,” tegas Amran.
Melalui penyaluran jagung SPHP, penguatan koperasi, kerja sama produksi jagung dengan kelompok tani, serta pengawasan usaha integrator, Kementan berupaya membangun ekosistem perunggasan yang lebih seimbang.
Pemerintah ingin memastikan petani mendapatkan kepastian pasar, peternak rakyat memperoleh akses bahan baku pakan dan ruang pemasaran, serta seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai aturan.
Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, mengatakan penyaluran jagung SPHP sangat membantu peternak menghadapi tingginya harga bahan baku pakan. Saat ini, harga jagung di luar program SPHP mencapai Rp7.800 hingga Rp7.900 per kilogram. Sementara harga jagung melalui Bulog hanya Rp5.000 per kilogram.
Dengan demikian, terdapat selisih harga hampir Rp3.000 per kilogram.
“Makanya (jagung SPHP) ini sangat membantu kami,” ujar Yesi.
Meski demikian, ia mengakui harga jagung yang lebih murah belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan peternak. Sebab, harga telur di tingkat peternak juga sedang tertekan sehingga biaya produksi masih sulit tertutupi.
“Walaupun dengan harga telur yang saat ini masih jatuh, dengan harga jagung Rp5.000 per kg pun kami masih merugi. Tapi minimal ini bisa membantu kami untuk melanjutkan hidup,” katanya.
Selain persoalan pasokan dan harga pakan, peternak juga meminta pemerintah memastikan pengaturan usaha integrator diterapkan sesuai ketentuan.
Yesi menjelaskan, aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Amran dalam pertemuan dengan perwakilan peternak di Jakarta, 27 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Mentan meminta persoalan yang disampaikan peternak dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan.
Menurut Yesi, pihaknya kemudian difasilitasi untuk bertemu dengan jajaran Ditjen PKH. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya disampaikan melalui surat kepada pihak integrator.
“Alhamdulillah tanggal 27 kita diundang ke Jakarta dan kami berkesempatan menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri. Kemudian Bapak meminta untuk membahas ini dengan Bapak Dirjen. Kami difasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Dirjen dan juga bapak-bapak yang berkepentingan di situ,” jelasnya.
Ia berharap tindak lanjut tersebut dapat menjaga ruang pasar bagi peternak rakyat. Produksi telur peternak mandiri diharapkan tetap memiliki akses ke pasar tradisional, sementara kegiatan usaha integrator berjalan sesuai koridor regulasi.
“Kalau memang menurut Permentan 10 Tahun 2024 ini budi dayanya untuk ekspor, harusnya memang tidak dijual di pasar becek. Biarkan pasar becek itu adalah produksi dari telur-telur kami peternak rakyat,” ujarnya.
Yesi menegaskan, kebijakan tersebut harus diikuti pengawasan langsung di lapangan. Dengan begitu, ketentuan yang telah disampaikan pemerintah kepada pelaku usaha tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi benar-benar dilaksanakan. (*)