batampos – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendorong penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 1 persen. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas keterwakilan suara masyarakat di DPR RI, khususnya bagi partai politik nonparlemen.
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal perubahan ketentuan tersebut melalui konsolidasi bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).
Menurut Manik, dorongan penurunan ambang batas parlemen itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut menjadi landasan bagi Perindo untuk memperjuangkan sistem pemilu yang memberikan kesempatan lebih luas bagi suara rakyat agar terwakili di parlemen.
"Sesuai dengan arahan dan juga sama-sama konsolidasi kami dengan GKSR, di mana kami mengawal agar parliamentary threshold itu bisa di 1 persen. Kenapa demikian? Karena ini adalah mandat dari Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bahkan parliamentary threshold 4 persen saja itu inkonstitusional," kata Manik dalam kegiatan Akademi Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11).
Ia menilai, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen perlu dievaluasi karena dinilai belum didasarkan pada perhitungan ilmiah yang memadai. Aturan tersebut juga dinilai berpengaruh terhadap peluang suara pemilih untuk dikonversi menjadi kursi di parlemen.
Manik turut menyinggung mekanisme pembentukan fraksi gabungan yang selama ini diterapkan di sejumlah lembaga legislatif daerah. Ia mencontohkan keberadaan Perindo di DPRD DKI Jakarta yang memiliki satu kursi dan bergabung dalam fraksi gabungan bersama Partai Demokrat.
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan partai dengan jumlah kursi terbatas tetap menjalankan fungsi kedewanan.
"Artinya fraksi gabungan ini sangat memungkinkan terjadi," tuturnya.
Ia menambahkan, model fraksi gabungan juga diterapkan di sejumlah negara. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengakomodasi keterwakilan politik sekaligus menjaga efektivitas kerja anggota legislatif.
Sementara itu, terkait target politik di Jakarta, Manik berharap Perindo mampu membentuk fraksi sendiri di DPRD DKI Jakarta pada periode mendatang. Ia menargetkan partainya dapat meraih hingga 10 kursi agar memiliki ruang lebih luas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
