batampos – Klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diimbangi dengan pengawasan keamanan pangan dan kesiapan pasokan bahan baku. Jika tidak, peningkatan permintaan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan keberhasilan MBG perlu dilihat secara menyeluruh. Percepatan penyaluran program harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan pangan dan pengawasan yang memadai.
Ia mencontohkan penutupan 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada September 2026 karena belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan program MBG.
Yusuf juga menilai tambahan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG harus diikuti kesiapan produksi dan distribusi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.
Karena itu, pengadaan bahan pangan dari petani, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal perlu diperkuat. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas dampak ekonomi program sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha di daerah.
Menurut Yusuf, pengadaan dari pelaku usaha lokal dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas selama kualitas, kontinuitas pasokan, dan keamanan pangan tetap terjaga.
Di sisi lain, program MBG telah memberikan dorongan terhadap permintaan domestik. Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp 153,2 triliun atau 66,9 persen dari pagu efektif sebesar Rp 229 triliun.
Program MBG juga telah menjangkau sekitar 57 juta penerima. Dampaknya turut terlihat pada sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 11,22 persen.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026.
Pertumbuhan tersebut salah satunya didukung konsumsi pemerintah yang meningkat 8,95 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 5,66 persen.
