batampos – Pemerintah berencana memperluas penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga menjangkau sekitar 13 juta pekerja. Kebijakan ini menyasar pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perluasan insentif tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok pekerja, khususnya kelas menengah.
“Itu kan di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11).
Selain insentif PPh 21 DTP, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah. Program ini memiliki sasaran berbeda dengan insentif pajak yang diperuntukkan bagi pekerja kelas menengah.
Airlangga menjelaskan, BSU ditujukan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
"BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih di Kemenaker," ujarnya.
Dengan skema tersebut, pekerja yang memiliki pendapatan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta dipastikan tidak masuk kriteria penerima BSU karena penghasilannya melampaui batas yang ditetapkan.
Airlangga menambahkan, proses sinkronisasi dan validasi data calon penerima BSU masih berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dia menegaskan, kedua program tersebut memiliki kelompok sasaran masing-masing. BSU difokuskan untuk pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan perluasan insentif PPh 21 DTP diarahkan untuk membantu pekerja kelas menengah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap daya beli pekerja tetap terjaga di tengah kebutuhan menjaga konsumsi rumah tangga. (*)
