batampos – Masyarakat diminta tidak menggeneralisasi petani kelapa sawit sebagai pihak yang sengaja membakar lahan untuk membuka kebun maupun melakukan peremajaan tanaman. Pasalnya, petani kini semakin berhati-hati karena khawatir terseret proses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Abdul Aziz, mengatakan anggapan bahwa petani sengaja menggunakan api untuk membuka perkebunan sawit tidak bisa diberlakukan secara umum.
Berdasarkan pengamatan di sejumlah daerah, petani justru semakin menghindari praktik pembakaran karena menyadari risiko hukum yang harus dihadapi.
"Jangan langsung digeneralisasi bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka sawit. Dari beberapa simpul yang kami lihat, mereka cenderung takut membakar karena sudah banyak orang yang masuk penjara. Mereka tidak ingin mengalami hal serupa," ujar Abdul Aziz dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/11).
Menurutnya, sebagian masyarakat yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga tidak selalu mengandalkan pembakaran. Persoalan muncul karena keterbatasan biaya untuk membersihkan lahan tanpa menggunakan api.
Dia mencontohkan, biaya menyewa alat berat untuk membuka lahan bisa mencapai Rp 7 juta hingga Rp 8 juta. Nilai tersebut cukup memberatkan petani kecil.
"Kalau masyarakat dilarang membakar, pemerintah harus menyiapkan solusinya. Sewa alat berat bisa mencapai Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Duitnya dari mana? Apakah alatnya disiapkan pemerintah desa atau kecamatan? Sampai sekarang belum ada solusi yang merata," katanya.
Abdul Aziz juga menyoroti Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, disertai persyaratan tertentu.
Menurutnya, aturan tersebut perlu dipahami dalam konteks tradisi masyarakat yang sejak lama mengenal praktik berladang. Karena itu, sosialisasi dan pendampingan diperlukan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir), Setiyono, menegaskan petani yang tergabung dalam organisasinya sudah lama tidak membuka lahan dengan cara membakar.
