batampos - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut terdapat indikasi upaya melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara.
Yusril menegaskan, perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik. Penyidik juga perlu mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang lebih serius.
"Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa kasus ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana makar," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Yusril, pandangan tersebut didasarkan pada penafsiran sejumlah ahli hukum. Penyadapan terhadap masyarakat umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Namun, apabila tindakan tersebut menyasar presiden, terdapat aspek hukum lain yang perlu diperhatikan, terutama terkait kedudukan dan kewenangan konstitusional kepala negara.
"Presiden adalah primus inter pares (yang utama di antara sesama). Presiden bukan orang biasa karena jabatan tersebut melekat pada dirinya beserta seluruh hak, harkat, martabat, dan kewenangan sebagai kepala negara," ujarnya.
Yusril menyebut Pasal 191, 192, dan 193 KUHP menjadi sejumlah ketentuan yang turut didalami dalam perkara tersebut. Pasal-pasal itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap negara dan pemerintahan.
Salah satu kemungkinan motif yang tengah menjadi perhatian adalah dugaan upaya melumpuhkan presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya.
Bahkan, penyelidikan juga mencermati kemungkinan dugaan yang lebih serius, mulai dari upaya pembunuhan terhadap presiden hingga penggulingan pemerintahan.
Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa berbagai kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan. Proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan. Karena itu, penentuan konstruksi perkara dan tindak pidana yang dapat disangkakan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti.
"Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan," jelasnya.
