batampos – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menekankan pentingnya tata kelola royalti dan kejelasan tanggung jawab platform digital dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Revisi regulasi tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan karya di tengah perkembangan ekosistem digital. Pemerintah mendorong agar kewajiban platform dirumuskan secara jelas dan proporsional sesuai fungsi serta tingkat kendali masing-masing layanan.
Platform digital memiliki fungsi yang beragam. Mulai dari penyimpanan dan distribusi konten, mesin pencarian, perdagangan, hingga penyediaan berbagai layanan bagi pengguna. Kemampuan teknis setiap platform dalam mengidentifikasi penggunaan karya juga berbeda.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, mengatakan revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab berbagai tantangan perlindungan karya di era digital.
“Revisi ini perlu memastikan pelindungan pencipta dan pemegang hak cipta, tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel, penanganan pelanggaran di ruang digital, serta pemanfaatan karya untuk pengembangan AI yang tetap memperhatikan kepentingan pencipta,” ujar Agung, Kamis (12/11).
Di sisi lain, Pakar Hukum Pidana Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menilai pengaturan sanksi dalam regulasi hak cipta harus memiliki batasan yang jelas dan diterapkan secara proporsional.
Menurut dia, sanksi pidana seharusnya menjadi langkah terakhir atau ultimum remedium, terutama ketika pelanggaran telah masuk kategori pembajakan.
“Batas sanksi yang proporsional menjadi penting serta batasnya harus didefinisikan secara jelas dan unsur pidana haruslah menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir yang ditempuh jika pelanggarannya sudah dikategorisasi sebagai pembajakan. Agar tidak membatasi kreativitas dan tetap melindungi pemilik hak cipta,” ujar Akbar.
Kejelasan aturan tersebut juga dinilai penting untuk membedakan tanggung jawab masing-masing pihak. Mulai dari pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran, pihak yang memfasilitasi pemanfaatan karya, hingga penyedia platform dengan fungsi layanan yang berbeda.
Tanpa batasan yang tegas, kewajiban platform berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai standar kepatuhan maupun konsekuensi hukum yang harus dihadapi pelaku usaha digital.
