batampos – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam tindakan represif aparat penegak hukum saat menangani aksi demonstrasi mahasiswa di lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor, meminta Polri menangani perkara tersebut secara profesional dan mengedepankan prinsip keadilan. Dia mendesak agar mahasiswa yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis segera dibebaskan.
"PKB juga mendesak agar aparat membebaskan massa aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis dan rusuh," kata Gielbran kepada wartawan, Kamis (12/11).
Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, negara dan seluruh aparat harus menghormati serta melindungi hak tersebut.
"Bagi kami, PKB, kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi kita," imbuhnya.
Sebagai mantan Ketua BEM KM UGM, Gielbran mengaku memahami sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan negara. Menurutnya, semangat menyampaikan kritik dan memperjuangkan kebenaran merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
"Lantas, apa bedanya kondisi sekarang dengan sebelum kemerdekaan jika rakyat Indonesia masih saja diintimidasi ketika menyuarakan kebenaran?" ucap Gielbran.
Dia menilai tindakan represif aparat menjadi ancaman bagi kebebasan di ruang sipil maupun lingkungan akademis. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan serta kebebasan mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran.
Karena itu, Gielbran meminta agar keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dihargai, bukan justru dihadapkan pada intimidasi.
Menurut dia, mahasiswa yang berani menyuarakan kritik dan memperjuangkan kebenaran layak mendapat apresiasi.
