batampos – Pembenahan tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan penilaian atau grading yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dosen Pascasarjana sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr. Hilmi Rahman Ibrahim, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk membenahi penyelenggaraan program MBG agar lebih terukur dan transparan.
Menurut Hilmi, penerapan grading menjadi bagian dari upaya BGN melakukan pembenahan organisasi dan memastikan setiap dapur memiliki kapasitas pelayanan sesuai fasilitas yang tersedia.
"Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik," ujar Hilmi dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Dia menilai, sejumlah langkah pembenahan yang dilakukan BGN dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan arah perubahan tata kelola. Hal itu terlihat dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan penataan organisasi agar pelaksanaan program lebih terukur.
Hilmi mengatakan, kepercayaan publik atau public trust merupakan salah satu faktor utama keberhasilan organisasi pemerintah. Karena itu, kebijakan yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata sekaligus menjamin transparansi pelayanan.
Dalam konteks program MBG, penilaian terhadap dapur SPPG dinilai penting untuk memastikan kemampuan pelayanan sejalan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan.
Pada tahap awal, BGN memfokuskan penilaian terhadap dapur SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.
Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, terutama kelengkapan fasilitas pendukung operasional. Kapasitas pelayanan setiap dapur nantinya disesuaikan dengan kondisi sarana fisik yang tersedia, seperti jumlah kompor dan perangkat pendingin makanan.
Hasil penilaian ditentukan BGN Pusat melalui pemantauan langsung di lapangan. Dengan mekanisme tersebut, evaluasi diharapkan mencerminkan kemampuan operasional dapur yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan data administratif.
