
batampos – Wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, rencana relokasi satwa langka tersebut harus dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait. DPR melalui Komisi IV akan meminta pandangan kementerian dan pemerintah daerah sebelum menentukan sikap.
Menurut Saan, pembahasan perlu melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap konservasi dan perlindungan satwa langka.
Pemerintah daerah yang akan dilibatkan di antaranya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten, selain kementerian terkait.
"Nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya, baik di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, kajian tersebut penting untuk mengetahui berbagai konsekuensi apabila pemindahan badak Jawa benar-benar dilakukan.
Menurutnya, setiap aspek perlu dipertimbangkan, mulai dari potensi keuntungan hingga risiko yang mungkin muncul akibat relokasi.
Saan menegaskan, DPR akan mengoordinasikan pihak-pihak terkait agar wacana pemindahan tersebut dibahas secara komprehensif. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan tetap mengutamakan kepentingan konservasi dan kelangsungan hidup badak Jawa.
"Mempelajari terkait dengan plus-minusnya kalau usulan memindahkan badak Jawa itu. Jadi nanti kita akan coba koordinasikan semua pihak untuk membicarakan terkait dengan pemindahan badak Jawa," tegasnya.
Diketahui, wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, belakangan menjadi perbincangan.

