Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahfud MD Ingatkan Risiko Politik Jika Pelantikan Wapres Tetap Digelar 9 Desember

J
Penulis: JawaPos❯

Advertisement

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

 

Advertisement

batampos– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan ketentuan hukum dalam proses pengajuan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai, jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih dan melantik wapres baru yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika tidak memenuhi ketentuan waktu pengajuan calon.

Menurut Mahfud, apabila hingga Kamis (19/11) pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR, pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan kembali.

Advertisement

"Kepada yang terhormat Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11).

Mahfud menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai penghitungan tenggat waktu pengajuan dua nama calon wapres. UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan nama dilakukan 14 hari sebelum Sidang MPR.

Sementara itu, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib (Tatib) MPR memperjelas bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

Karena itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang paripurna disesuaikan dengan waktu penerimaan resmi dua nama calon wapres dari Presiden. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan ketentuan konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR.

"Oleh sebab itu, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tegasnya.

Mahfud juga memberikan simulasi penghitungan waktu jika Presiden menyerahkan dua nama calon wapres pada Jumat (20/11). Berdasarkan perhitungannya, sidang MPR seharusnya digeser hingga 10 Desember 2026 agar tenggat 14 hari kerja terpenuhi.

Penghitungan tersebut, lanjut Mahfud, harus mengacu pada tanggal penyerahan resmi apabila Presiden baru mengajukan nama-nama calon setelah kembali dari kunjungan luar negeri.

"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa menyinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," ujarnya.

Mahfud menilai, penyesuaian jadwal diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penggantian wapres berjalan sesuai ketentuan hukum. Jika tidak dicermati sejak awal, persoalan teknis mengenai tenggat waktu tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi polemik politik baru.

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," imbuhnya.

MPR Sepakati Pelantikan Wapres 9 Desember

Sebelumnya, pimpinan MPR RI telah menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.

Perubahan tersebut dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang berisi usulan penundaan sidang paripurna selama satu pekan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, surat dari Presiden telah diterima pimpinan MPR pada Senin (16/11) pagi. Surat tersebut merupakan balasan atas pemberitahuan MPR mengenai penetapan 2 Desember sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan wapres.

"Tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Muzani menjelaskan, melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11), MPR sebelumnya telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wapres. Agenda tersebut mencakup proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres baru.

Dengan jadwal awal tersebut, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 18 November 2026.

"Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan, untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November," jelasnya.

Muzani menyebutkan, ketentuan yang berlaku mengharuskan dua nama calon wapres disampaikan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Namun, padatnya agenda kenegaraan Presiden menjadi salah satu pertimbangan perlunya tambahan waktu.

Selain menjalankan berbagai agenda kenegaraan, Presiden juga perlu melakukan komunikasi dengan partai-partai politik pengusung dan koalisi pemerintahan. Masukan dari sejumlah tokoh juga dibutuhkan sebelum dua nama calon ditetapkan.

"Jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," ujarnya.

Muzani menambahkan, Presiden membutuhkan waktu untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna mendapatkan pertimbangan mengenai kandidat yang akan diajukan.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," jelasnya.

Atas pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo melalui suratnya mengusulkan agar sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres digeser menjadi Rabu, 9 Desember 2026. (*)

Advertisement
Editor : Jamil Qasim

Artikel Terkait

Mahfud MD Sebut Nusron Wahid Seharusnya Mundur dari Jabatan Menteri ATR/BPN

Mahfud MD Sebut Nusron Wahid Seharusnya Mundur dari Jabatan Menteri ATR/BPN

Mahfud MD menilai Nusron Wahid seharusnya mundur sebagai Menteri ATR/BPN di tengah munculnya nama Nusron dalam sejumlah perkara.

Mahfud MD Soroti Dugaan Barter Perkara di Tengah Polemik Kejagung dan Polri

Mahfud MD Soroti Dugaan Barter Perkara di Tengah Polemik Kejagung dan Polri

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti polemik yang mencuat antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Prabowo Siapkan Dua Kandidat Cawapres untuk Diserahkan ke MPR

Prabowo Siapkan Dua Kandidat Cawapres untuk Diserahkan ke MPR

Prabowo dikabarkan akan kembali mengumpulkan ketum parpol untuk membahas dua kandidat cawapres sebelum nama diajukan kepada MPR.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer