Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

j
Penulis: jpg❯
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com).

Advertisement

batampos - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), setelah melalui serangkaian pembahasan di tingkat legislatif.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan semata-mata karena tekanan atau desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil proses legislasi yang telah dijalankan melalui tahapan pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Advertisement

"Insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam rapat paripurna.

Puan menjelaskan, DPR mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna selama proses penyusunan undang-undang tersebut. Penyerapan aspirasi dilakukan melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, Komisi III DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat di 46 daerah pemilihan (dapil).

Advertisement

Berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun pandangan dari beragam elemen masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

"Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHP dan KUHAP," ujarnya.

Puan berharap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

"Jadi insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat," tuturnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Setelah 18 Tahun, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR, Ini Perjalanannya

Setelah 18 Tahun, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR, Ini Perjalanannya

DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset setelah perjalanan legislasi 18 tahun. Simak kronologi pembahasan hingga disahkan pada 2026.

Lulusan SMA Terbanyak di DPR RI, KPU Tegaskan Paket C Memenuhi Syarat

Lulusan SMA Terbanyak di DPR RI, KPU Tegaskan Paket C Memenuhi Syarat

KPU mencatat 191 dari 580 anggota DPR lulusan SMA atau sederajat. Lulusan Paket C juga memenuhi syarat pendidikan minimal calon legislatif.

191 Anggota DPR RI Berpendidikan Terakhir SMA

191 Anggota DPR RI Berpendidikan Terakhir SMA

Sebanyak 191 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer