batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida untuk mengawasi pengadaan, peredaran, dan penggunaan sarana produksi pertanian tersebut.
Pelaksana Tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Natuna, Zuriyadi, mengatakan komisi ini memiliki tiga tugas utama dalam memastikan distribusi pupuk dan pestisida berjalan sesuai aturan.
“Pertama, melakukan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida di Natuna,” ujar Zuriyadi di Natuna, Selasa.
Tugas kedua, lanjutnya, adalah menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi dari kegiatan pengawasan yang dilakukan, kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara tugas ketiga adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menjelaskan, komisi pengawas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala dinas terkait, hingga unsur kepolisian dan kejaksaan.
“Dengan keterlibatan berbagai instansi, pengawasan akan lebih optimal sehingga tujuan program pemerintah bisa tercapai,” katanya.
Menurutnya, program bantuan pupuk dan pestisida ini bertujuan meningkatkan produksi pertanian sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Zuriyadi menambahkan, saat ini DKPP Natuna juga tengah memproses penyaluran pupuk subsidi dari pemerintah pusat yang masih berada pada tahap penebusan oleh petani sebelum distribusi ke daerah.
