Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPBD Natuna Masih Kekurangan Peralatan Penanggulangan Bencana

b
Penulis: batampos❯
Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Natuna di Komplek Gerbang Utaraku, Masjid Agung, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kepulauan Riau. F. Faidillah/ Batam Pos
Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Natuna di Komplek Gerbang Utaraku, Masjid Agung, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kepulauan Riau. F. Faidillah/ Batam Pos

Advertisement

batampos – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna mengakui masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Natuna, Khaidir, mengatakan Natuna merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, baik akibat faktor alam maupun nonalam.

Berbagai jenis bencana yang kerap terjadi di Natuna antara lain tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Advertisement

Menurut Khaidir, bencana tanah longsor paling sering terjadi di Pulau Serasan dan Pulau Tiga Barat. Sementara kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di Batubi Jaya dan Cemaga. Adapun banjir beberapa kali melanda wilayah Sebadai Hulu dan Ranai.

Ia menjelaskan, ketersediaan fasilitas penanggulangan bencana sangat penting untuk mendukung efektivitas penanganan pada setiap tahapan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

"Untuk fasilitas sarana dan prasarana kita masih sangat kurang dan membutuhkan bantuan dari pemerintah," kata Khaidir di Ranai, Senin (20/7).

Advertisement

BPBD Kabupaten Natuna sendiri mulai beroperasi secara resmi pada awal 2022. Instansi tersebut bertanggung jawab melayani wilayah yang terdiri atas 17 kecamatan, 70 desa, dan tujuh kelurahan yang tersebar di berbagai pulau.

Selain keterbatasan peralatan, BPBD Natuna juga masih menghadapi kendala dari sisi sumber daya manusia. Saat ini jumlah personel yang dimiliki mencapai sekitar 71 orang, namun belum seluruhnya mendapatkan pelatihan kebencanaan secara menyeluruh.

"Jumlah personel ada sebanyak 71 orang. Sebagian sudah diberikan pelatihan dasar dan hingga saat ini belum ada petugas Pos BPBD di pulau-pulau. Kami sudah mengusulkan pembentukannya," ujarnya.

Menurut Khaidir, penambahan sarana, prasarana, personel, serta pembentukan pos siaga di wilayah kepulauan menjadi kebutuhan mendesak agar respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, mengingat kondisi geografis Natuna yang terdiri atas banyak pulau dengan jarak antardaerah yang cukup jauh. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Sarana BPBD dan Damkar Natuna Butuh Perhatian Pemerintah

Sarana BPBD dan Damkar Natuna Butuh Perhatian Pemerintah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Natuna menghadapi kondisi darurat

Anggaran Bencana Lebih Kecil Dibanding MBG

Anggaran Bencana Lebih Kecil Dibanding MBG

Anggaran BNPB 2026 sebesar Rp491 miliar menuai sorotan. Pengamat meminta pemerintah memprioritaskan penanggulangan bencana melalui efisiensi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer