Rabu, 7 Desember 2022

Dewan Pengupahan Kirim Tiga Besaran UMP Kepri, Bola Panas di Tangan Gubkepri 

Baca Juga

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. F.Slamet Nofasusanto

batampos– Penghitungan ulang Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri dengan rujukan utama Permenaker Nomor 18 tahun 2022 berjalan alot, Rabu (23/11). Pembahasan dari pagi hingga siang hari tak membuahkan kesepakatan. Jauh berbeda saat pembahasan UMP berdasarkan PP 36 Tahun 2021 yang berjalan mulus.

Hal ini disebabkan perwakilan pengusaha tetap ingin penghitungan UMP berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Sedangkan sebagian buruh merasa Permenaker No 18 Tahun 2022, menjadi opsi terbaik penentuan UMP saat ini.

Lalu, ada perwakilan buruh yang meminta penghitungan UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga UMP provinsi naik sebesar 13 persen.

Akhirnya, rapat tersebut berakhir dengan hanya menyampaikan rekomendasi angka setiap perwakilan di Dewan Pengupahan. Sehingga, bola panas penetapan UMP Kepri ada di tangan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

BACA JUGA: Rabu (23/11), Nasib UMP Kepri 2023 Ditentukan

Berdasarkan berita acara tentang rekomendasi penyesuaian upah minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, pengusaha menyatakan sudah ada kesepakatan antarunsur pemerintah, pengusaha, dan akademisi pada rapat sebelumnya, bahwa penghitungan berdasarkan PP 36/2021.

Sesuai aturan itu, pengusaha merekomendasikan UMP Kepri sebesar Rp 3.197.322, dan meminta segera diumumkan Gubernur Kepri. Sementara itu, dari perwakilan pekerja, menyetujui tidak berlaku lagi berita acara rekomendasi upah tertanggal 16 November silam.

Usulan FSPMI dan KSBSI meminta UMP naik sebesar 13 persen, dengan angka Rp 3.686.092, berdasarkan akumulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri year on year. Di lain pihak, perwakilan buruh dari SPSI mengusulkan UMP Kepri naik 8,27 persen, dengan angka Rp 3.530.464.

Sementara itu dari perwakilan pemerintah, tidak ada mengeluarkan angka rekomendasi. Hanya menyerahkan ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk menghitung berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022.

“Tak ada hitungan. Gubernur yang tentukan, kami sampaikan rekomendasikan dari setiap stakeholder,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Mangara Simarmata, Rabu (23/11).

Ketika ditanyakan alasan kenapa ada perubahan penghitungan UMP dari PP 36 tahun 2021 ke Permenaker 18 tahun 2022, Mangara mengatakan bahwa pemerintah pusat ingin mengendalikan inflasi. Jika diterapkan dengan PP 36 tahun 2021, akan menurunkan daya beli pekerja.

Sehingga, dengan penerapan Permenaker 18 tahun 2021, dapat meningkatkan daya beli pekerja. “Pemerintah tidak ingin daya beli pekerja menurun. Dan saya kira Permenaker ini sudah ideal dan bagus,” ujarnya.

Mangara meyakini Gubernur Kepri akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab, Gubernur Kepri adalah perwakilan pemerintah di daerah.

“Kami akan serahkan hasil berita acara ini (Rapat Dewan Pengupahan),” kata Mangara.

Saat ditanya apakah hasil UMP kemungkinan bisa naik, jika Gubernur Kepri merujuk ke Permenaker No 18 Tahun 2022. “Berpotensi lebih tinggi, karena ada penjumlahan di sana,” ucapnya.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Yaped Ramon, menyambut baik formula dengan penghitungan Permenaker No 18 Tahun 2022. Ia mengaku bahwa penghitungan ini, bisa jadi jalan tengah antara permintaan pengusaha dan buruh.

“Namun, kami masih menyoroti, kok permenaker yang membahas upah minimum ada batasan maksimal upah tak boleh lebih 10 persen,” katanya.

Meskipun menyambut baik formula baru itu, Ramon mengatakan bahwa FSPMI akan tetap menyuarakan kenaikan upah 13 persen.

“Kami percaya Gubernur Kepri akan membuat keputusan terbaik,” tuturnya. (*)

Reporter : FISKA JUANDA

 

Update