Rabu, 7 Desember 2022

Kabar Gembira, Kepri Dapat Tambahan Kuota BBM Subsidi

Baca Juga

 

 

batampos – Provinsi Kepri mendapat tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tahun 2022 untuk tiga jenis minyak dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menjelaskan berdasarkan hitungan, kuota yang ada sebelumnya hanya cukup hingga Oktober 2022.

Foto: Peri Irawan/Batam Pos
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Anggota Komite BPH Migas saat dijumpai di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (24/11).

Untuk minyak solar mendapat tambahan sebanyak 23.292 Kiloliter (KL) atau sekitar 15 persen dari yang semula 130.859 KL menjadi 154.151 KL.

Kemudian jenis pertalite mendapat tambahan sebanyak 82.805 KL atau sebesar 20 persen dari yang semula 323.940 menjadi 406.745.

“Sedangkan untuk minyak tanah lebih sedikit yaitu hanya 1 persen atau sebanyak 125 KL. Sebab hanya untuk 3 kabupaten saja yaitu Natuna, Anambas dan Natuna,” kata Ansar, Kamis (24/11).

Sekarang kata Ansar yang menjadi tugas adalah bagaimana minyak itu didistribusikan secara tepat dan diawasi oleh petugas. Sehingga niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat Kepri bisa tersampaikan.

“Minyak subsidi ini harus diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga kita tidak mentolerir jika ada aktivitas penyelewengan,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPH Migas dan disaksikan oleh FKPD.

Saat rapat pertemuan yang melibatkan bupati dan wali kota juga akan meminta rekomendasi kepada BPH Migas terkait persoalan yang ada selama ini agar bisa diselesaikan.

“Contoh ada masyarakat yang membutuhkan waktu selama 10 jam untuk mendapatkan BBM subsidi itu bisa diatasi,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komite BPH Migas Nasional, Abdul Halim mengatakan, penjagaan penyaluran BBM subsidi harus dijaga ketat agar tidak ada penyelewengan, apalagi harga BBM saat ini sedang tinggi.

“Oleh karena itu kita bekerjasama dengan Pemprov Kepri untuk mengawasi penyebaran di daerah-daerah,” tambahnya.

Sekarang ini secara Nasional akan mendistribusikan sebanyak 17 juta KL untuk daerah. Namun, belum ditentukan berapa besaran pendistribusian di daerah pada tahun 2023.

Menurutnya celah pendistribusian BBM subsidi yang sering diselewengkan yakni dengan cara gelondongan.

“Salah satu contohnya gelondongan. BPH sudah menjatah satu bulan berapa banyak, ada beberapa dinas yang mengeluarkan 3 bulan, atau setahun,” ucapnya (*)

 

 

 

Reporter : Peri Irawan

Update