Rabu, 7 Desember 2022

Selaraskan Dengan Pembangunan Daerah, Gubkepri Incar Program CSR

Baca Juga

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari, Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan dan jajaran resmikan listrik masuk tiga desa di Bintan, Senin (8/8)f. peri irawan

batampos- Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU), Gubernur Kepri, Ansar Ahmad ingin menyalaraskan program tersebut dengan rencana pembangunan daerah. Menurut Gubernur, Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki peran yang strategis.

“Program CSR tidak dinapikan juga menyasar di wilayah sekitar perusahaan beraktivitas. Makanya, kita ingin ini sejalan dengan rencana-rencana kerja Pemerintah Daerah,” ujar Ansar Ahmad di Tanjungpinang, belum lama ini.

Dijelaskannya, potensi CSR di Provinsi Kepri cukup besar. Bagi menyelaraskan rencana-rencana kerja ini, Pemprov Kepri akan membentuk forum CSR Provinsi Kepri. Sehingga ini menjadi wadah untuk memberikan saran dan masukan. Ia mengharapkan lewat koordinasi ini, outputnya adalah pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah.

BACA JUGA: 431 Pelaku Usaha di Kota Tanjungpinang Terima CSR BRK Syariah

“Sebelum membentuk forum ini, tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan. Harapakan kita tentunya, ada kesinambungan pembangunan antara Pemerintah dengan program CSR perusahaan,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Andri Rizal mengatakan, lewat Peraturan Pergub Nomor 62 Tahun 2021 tentang TSLDU, Pemerintah mendorong tanggungjawab sosial perusahaan lebih tepat sasaran.

“TSLDU atau sering dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) selama ini memang sudah berjalan. Namun sampai saat ini, masih belum terarah. Padahal potensinya cukup besar,” ujar Andri Rizal.

Pria yang akrab disapa Coki ini menjelaskan, terkait lahirnya Pergub TSLDU ini, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi secara internal pada 11 Agustus 2022 lalu. Menurutnya, apa yang menjadi sasaran dari regulasi ini adalah optimaliasi peran tanggungjawab sosial perusahaan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

“Kita akan optimalkan program ini, bahkan regulasi dan aplikasi untuk mengoptimalkan dukungan TSLDU juga sudah disiapkan,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri tersebut berharap, program TSLDU yang sudah didukung oleh regulasi dan aplikasi tersebut dapat segera dilaksanakan. Tindaklajut dari kebijakan ini, tentunya adalah melakukan sosialisasi dengan dunia usaha.

“Memang program TSLDU sudah berjalan namun belum terkoordinir dengan baik dan belum tepat sasaran. Tentu, dengan adanya regulasi ini program CSR menjadi lebih terarah dan tepat sasaran,” harapnya.

Pada awal tahun 2013 Pemprov Kepri pernah mencatat potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Kepri mencapai pada Rp500 miliar lebih. Pada waktu itu, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang tentang CSR di Indonesia Nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4 Tahun 2007.

Dengan dasar hukum ini maka perusahaan tidak bisa memandang sebelah mata tentang tanggung jawabnya dalam pengembangan masyarakat terutama mereka yang tinggal di sekitar perusahaan. Bahkan Pemerintah Provinsi Kepri sudah membentuk Forum CSR Provinsi Kepri. (*)

reporter: Jailani

Update