Perubahan APBD 2026, Pendapatan Karimun Ditargetkan Rp1,34 Triliun
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Balai Rong Seri tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Karimun Raja Rafiza, didampingi Wakil Ketua I Satria dan Wakil Ketua II Ady Hermawan. Rapat turut dihadiri anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karimun.
Dalam pidatonya, Iskandarsyah menjelaskan, pengajuan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), pergeseran anggaran antarorganisasi maupun jenis belanja, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta kondisi darurat atau luar biasa.
"Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA). Pergeseran anggaran antarorganisasi maupun jenis belanja, penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, hingga kondisi darurat atau luar biasa," ujarnya.
Pendapatan Karimun Naik Rp219,38 Miliar
Iskandarsyah mengatakan, Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi pijakan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian dirumuskan dalam Ranperda Perubahan APBD 2026.
"Perubahan APBD 2026 tetap difokuskan untuk mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026," jelasnya.
Tema pembangunan Karimun tahun ini, lanjut dia, adalah Akselerasi Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM, yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif.
Prioritas pembangunan mencakup pemerataan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.
