Satgas MBG Karimun Inspeksi dan Nilai Kelayakan Dapur MBG
Kewenangan tersebut diberikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah daerah terhadap kualitas operasional dapur yang melayani program prioritas nasional tersebut.
Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Karimun Sukrianto Jaya Putra mengatakan, kewenangan itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
"Sebagaimana diketahui, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional. Untuk itu, guna memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas operasional SPPG, maka Satgas MBG diberikan kewenangan untuk melakukan inspeksi dan penilaian," ujarnya saat dikonfirmasi Batam Pos, Senin (9/11).
Menurut Sukrianto, surat edaran tersebut baru diterbitkan dan Satgas MBG Karimun sudah mulai melaksanakan inspeksi serta penilaian langsung ke sejumlah SPPG.
Namun, belum seluruh dapur MBG dapat dikunjungi karena proses pemeriksaan harus mengikuti mekanisme dan indikator penilaian yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menjelaskan, terdapat 14 indikator yang harus diperiksa dan diberikan nilai oleh tim inspeksi. Salah satu ketentuannya, ahli gizi harus berada di SPPG saat pemeriksaan berlangsung.
Keberadaan ahli gizi tersebut juga harus dibuktikan melalui dokumentasi foto secara langsung menggunakan aplikasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan inspeksi, Satgas MBG turut melibatkan koordinator MBG Kabupaten Karimun.
"Artinya, ada 14 indikator penilaian yang harus diisi dan diberikan nilai sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh BGN. Termasuk juga, pada saat melakukan inspeksi dan penilaian, ahli gizi harus ada di SPPG. Dan itu harus dibuktikan dengan foto secara langsung menggunakan aplikasi," paparnya.
Sukrianto menyebutkan, dari total 29 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Karimun, hingga kini Satgas MBG baru menyelesaikan inspeksi dan penilaian terhadap tiga dapur MBG.
Pihaknya diberikan waktu selama satu bulan untuk menuntaskan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Karimun.
Hasil penilaian nantinya dibagi menjadi tiga kategori, yakni layak, layak dengan perbaikan, dan tidak layak.
Dari tiga SPPG yang telah diperiksa, seluruhnya mendapatkan kategori layak dengan perbaikan. Artinya, masih terdapat sejumlah aspek yang harus dibenahi sesuai ketentuan BGN.
"Ada nilai yang diterapkan dan penilaian bentuknya ada tiga kategori, yakni layak, layak dengan perbaikan, dan tidak layak. Untuk ketiga SPPG yang telah selesai dilakukan inspeksi dan penilaian diberikan nilai layak dengan perbaikan. Artinya, harus ada yang diperbaiki sesuai dengan ketentuan BGN," pungkas Sukrianto. (*)