Dinsos Tanjungpinang Buka Pengajuan Keberatan Data Desil DTSEN, Sekitar 6.000 KK Berubah Status
batampos – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan maupun pemutakhiran data terkait perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinsos Tanjungpinang Endang Susilawati mengatakan perubahan desil dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap memberikan ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperbarui data.
“Perubahan desil berdampak pada data penerimaan bantuan sosial, termasuk PKH. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir sebab pemerintah tetap membuka diri terhadap pengajuan keberatan dan usulan pemutakhiran data,” kata Endang di kantornya, Senin (24/8).
Menurut Endang, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Misalnya perubahan pekerjaan dan penghasilan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset maupun kondisi sosial lainnya.
Pemutakhiran juga dapat dilakukan apabila dalam keluarga terdapat anggota penyandang disabilitas atau kondisi khusus lain yang perlu diperbarui dalam data.
“Kami akan menindaklanjuti laporan dan usulan warga sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Sekitar 6.000 KK Mengalami Perubahan Desil
Endang memastikan Dinsos Tanjungpinang berkomitmen memfasilitasi pemutakhiran data agar informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin sesuai dengan keadaan riil di lapangan.
Ia menjelaskan perubahan desil dalam DTSEN tidak hanya terjadi di Tanjungpinang. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran, pemadanan dan pengolahan data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional.
Di Tanjungpinang, sekitar 6.000 kepala keluarga (KK) mengalami perubahan status desil, dari sebelumnya berada pada Desil 1 sampai 5 menjadi Desil 6 sampai 10.
“Pemeringkatan desil dalam DTSEN bukan ditetapkan secara mandiri oleh Pemkot Tanjungpinang maupun Dinsos, namun merupakan hasil pengolahan dan pemodelan statistik berdasarkan berbagai indikator serta karakteristik sosial ekonomi rumah tangga,” jelasnya.
