batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyiapkan dua kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru mulai 2027. Kedua kawasan tersebut berada di Kelurahan Senggarang dan Kelurahan Kampung Bugis yang dinilai masih memiliki ruang untuk pengembangan pembangunan.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, pemilihan dua kawasan itu mempertimbangkan ketersediaan lahan. Kondisi tersebut berbeda dengan kawasan kota lama yang ruang pengembangannya semakin terbatas.
"Dua wilayah ini dipilih karena masih memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Berbeda dengan kawasan kota lama yang ruangnya semakin terbatas," kata Lis usai menghadiri Musda DPD Real Estate Indonesia (REI) VIII di Tanjungpinang, Kamis (5/11).
Menurut Lis, pengembangan kedua kawasan tersebut akan didukung sejumlah rencana pembangunan fasilitas pendidikan dan olahraga. Di antaranya Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, gedung olahraga (GOR), serta stadion yang direncanakan mendapat dukungan pemerintah pusat.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru. Sejumlah sektor, seperti perdagangan, jasa, transportasi, kuliner, hingga properti, diproyeksikan ikut berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Khusus di Senggarang, Pemko Tanjungpinang juga mengembangkan kawasan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Lis berharap rencana pengembangan pusat ekonomi baru tersebut mendapat dukungan dari para pelaku usaha properti, termasuk anggota REI Kepri.
"Keterlibatan pengembang dibutuhkan untuk mendukung investasi, menyediakan hunian, serta membangun kawasan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Kepri Deni Afrianto menyatakan kesiapan organisasinya mendukung pengembangan kawasan ekonomi baru di Tanjungpinang. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penyediaan hunian bersubsidi bagi masyarakat yang direncanakan mulai dibangun pada 2027.
Deni menyebutkan, REI Kepri saat ini memiliki 68 perusahaan anggota yang beroperasi di Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Organisasi tersebut juga berupaya memperluas jangkauan pengembangan perumahan hingga Kabupaten Natuna.
"Perluasan wilayah kerja itu adalah upaya kami sebagai pengembang untuk mendukung penyediaan hunian sekaligus mendorong pembangunan daerah di Kepri," katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandy mengatakan, pengembang memiliki kapasitas untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Namun, realisasi pembangunan perumahan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa di antaranya menyangkut kepastian lahan, pembiayaan, serta kesesuaian proyek perumahan dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Raymond mendorong pemerintah daerah dan pengembang memperkuat pendataan kebutuhan hunian. Pendataan tersebut perlu mencakup jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah hingga kemampuan mereka dalam membayar cicilan.
"Data itu diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan perumahan jangka panjang agar pembangunan lebih tepat sasaran," tuturnya. (*)