batampos – Rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan (Babin) hingga kini masih berjalan lambat. Di tengah harapan besar masyarakat agar dua pulau strategis tersebut segera terhubung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari kebutuhan anggaran hingga finalisasi desain.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus dilakukan. Namun, proyek tersebut belum memasuki tahap konstruksi.
“Masih kita komunikasikan ke pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (15/4) di Wyndham Panbil.
Ansar mengungkapkan, saat ini terdapat dua skema pembiayaan yang tengah dipertimbangkan, salah satunya melalui keterlibatan investor dengan pola kerja sama jangka panjang. Pemerintah, kata dia, siap memberikan masa konsesi hingga 40 sampai 50 tahun bagi pihak swasta yang berminat.
“Skema itu sedang kita bahas. Nanti tetap dilelang, tapi kita melihat situasi karena banyak program pemerintah yang difokuskan langsung ke masyarakat,” katanya.
Untuk meningkatkan daya tarik proyek, pemerintah juga membuka peluang pengembangan fasilitas pendukung sebagai sumber pendapatan tambahan. Selain jembatan, proyek ini berpotensi mencakup infrastruktur utilitas seperti jaringan listrik dan pipa air bawah laut.
“Kemungkinan bisa juga untuk transmisi air dari Bintan ke Batam,” ujarnya.
Meski demikian, progres teknis masih jauh dari rampung. Ansar menyebut masih ada sekitar 40 titik dalam desain yang perlu diselesaikan, dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp400 miliar.
“Masih ada sekitar 40 titik lagi yang harus diselesaikan. Kita butuh sekitar Rp400 miliar untuk finalisasi desain,” jelasnya.
Kebutuhan anggaran tersebut menjadi tantangan di tengah kondisi fiskal nasional yang tengah difokuskan pada program prioritas masyarakat. Karena itu, opsi pendanaan melalui investor dinilai semakin realistis.
Pemprov Kepri juga membuka ruang bagi investor untuk terlibat sejak tahap perencanaan desain. Menurut Ansar, keterlibatan sejak awal dapat membuat proyek lebih efisien dari sisi biaya konstruksi.
“Mereka ingin mendesain sendiri, kita beri kesempatan. Kalau mereka ikut mendesain, tentu ada keunggulan tersendiri,” katanya.
Awalnya, proyek ini dirancang menggunakan skema pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta. Salah satu ruas yang sempat diprioritaskan adalah Batam–Tanjung Sauh. Namun, kondisi keuangan negara membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Ansar optimistis proyek Jembatan Batam–Bintan tetap memiliki prospek besar ke depan. Ia menilai keberadaan pelaku usaha besar dapat menjadi katalis percepatan pembangunan.
Beberapa pihak yang berpotensi terlibat antara lain Salim Group, kawasan industri KEK Galang Batang, serta Panbil Group.
“Mungkin ke depan kita kumpulkan bersama untuk mendorong percepatan proyek ini,” katanya.
Proyek Jembatan Batam–Bintan sendiri diharapkan menjadi penghubung utama yang mampu mendorong konektivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau. (*)
Editor : Jamil Qasim