batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memacu sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi daerah di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan mobilitas wisatawan.
Target ambisius pun dipasang, yakni 2,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026. Untuk mencapainya, pemerintah tak hanya mengandalkan promosi, tetapi juga fokus pada pembenahan pelayanan dari hulu ke hilir.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan kesan pertama wisatawan saat tiba menjadi faktor krusial. Karena itu, kualitas layanan di pintu masuk utama seperti pelabuhan internasional dan bandara menjadi prioritas.
“Wisatawan harus disambut dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman sejak pertama tiba,” ujarnya, Selasa (21/4).
Namun, upaya mencapai target tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kenaikan harga tiket transportasi laut akibat lonjakan biaya bahan bakar.
Rute strategis dari Singapura dan Malaysia—dua pasar utama wisatawan Kepri—ikut terdampak kondisi tersebut.
Sebagai respons, pemerintah daerah menggelar koordinasi dengan operator kapal feri dan pengelola pelabuhan. Fokusnya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mencari solusi untuk menekan biaya operasional agar tetap kompetitif.
Di sisi lain, isu pelayanan imigrasi juga sempat menjadi sorotan setelah muncul kasus viral yang memengaruhi citra pariwisata daerah. Pemerintah kini berupaya menyatukan persepsi lintas instansi agar standar pelayanan terhadap wisatawan lebih konsisten.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan,” kata Nyanyang.
Selain pembenahan akses dan layanan, pemerintah juga menggenjot daya tarik destinasi. Sejumlah wilayah seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang terus dipoles melalui penguatan ikon wisata serta penyelenggaraan berbagai agenda, mulai dari event mingguan hingga festival tahunan.
Strategi ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka di daerah.
Pemerintah daerah juga mendorong dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk menghadirkan kebijakan visa yang lebih fleksibel.
Pasar potensial seperti China, Korea Selatan, dan Jepang dinilai membutuhkan kemudahan akses masuk yang lebih kompetitif.
Menurut Nyanyang, kebijakan visa yang adaptif akan melengkapi posisi strategis Kepri sebagai kawasan perbatasan, dengan Batam sebagai pintu gerbang utama wisatawan.
Di tengah berbagai tantangan, pemerintah tetap optimistis sektor pariwisata Kepri dapat tumbuh berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci untuk mencapai target kunjungan yang telah ditetapkan.
Dengan pembenahan layanan, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan kebijakan yang tepat, Kepulauan Riau diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan di Asia Tenggara. (*)
Editor : Jamil Qasim