batampos – Komposisi tenaga kerja di Kota Batam mulai menunjukkan tren yang perlu dicermati. Jumlah pekerja ber-KTP luar Batam kini tercatat lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai membenahi hal mendasar, yakni akurasi data kependudukan sebagai pijakan utama dalam perumusan kebijakan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pembenahan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kunci untuk menjaga keseimbangan tenaga kerja dan arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi lanjutan sinkronisasi data kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4).
“Data ini penting untuk membaca kondisi riil masyarakat, termasuk tenaga kerja. Dari situ kita bisa menyusun kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja ber-KTP Batam yang tercatat sebanyak 177.830 orang.
Selisih ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terjaga di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat.
“Data tenaga kerja harus dipahami secara utuh. Kita ingin memastikan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesempatan kerja bagi warga Batam,” kata Li Claudia.
Namun, upaya membaca kondisi tersebut masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni data yang belum sepenuhnya sinkron.
Pemko Batam sebelumnya telah melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian, seperti penduduk yang pindah namun belum memperbarui identitas, data kematian yang belum tercatat, hingga mobilitas warga yang belum terdata optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa. Angka ini dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual.
“Kalau datanya tidak tepat, kebijakan juga bisa tidak tepat. Karena itu kita benahi dari dasarnya dulu,” tegasnya.
Pembenahan data ini juga berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, khususnya di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan sekolah, ruang kelas, hingga kapasitas pendidikan disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat.
“Dari data itu kita bisa hitung dari hulu ke hilir, dari sekolah sampai ke dunia kerja,” ujarnya.
Selain pembenahan internal, Pemko Batam juga akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk. Pemantauan akan dilakukan di pintu-pintu utama, seperti pelabuhan, guna memastikan mobilitas penduduk dapat terdata dengan baik.
Langkah ini dinilai penting mengingat Batam sebagai kota industri dan investasi terus menarik arus pendatang dari berbagai daerah. Di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat lokal tetap memiliki ruang dan kesempatan di daerahnya sendiri. (*)
Editor : Jamil Qasim