batampos – Angka stunting di Kota Batam menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah kasus memang menurun, namun secara persentase justru mengalami kenaikan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, jumlah anak stunting tercatat 840 kasus pada 2024 dan turun menjadi 785 kasus pada 2025. Namun, prevalensi meningkat dari 1,28 persen menjadi 1,38 persen.
Kenaikan persentase ini dipengaruhi berkurangnya jumlah balita yang ditimbang sebagai pembagi, sehingga secara statistik angka prevalensi terlihat naik meskipun jumlah kasus menurun.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menilai capaian tersebut tetap menunjukkan arah positif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Menurutnya, penurunan kasus tidak lepas dari intervensi menyeluruh yang dilakukan sejak awal kehidupan anak, dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
“Tim kita di lapangan sudah lengkap, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk pengetatan stunting,” ujarnya, Senin (27/4).
Upaya pencegahan dilakukan sejak bayi lahir, mulai dari pemeriksaan awal, pemantauan tumbuh kembang, hingga pemberian vitamin secara berkala. Peran kader posyandu dan puskesmas juga diperkuat dalam pengawasan kesehatan anak.
Pendekatan ini diperkuat dengan data Survei Status Gizi Indonesia yang menunjukkan tren penurunan sejalan dengan intervensi pemerintah.
Pemko Batam menekankan penanganan stunting tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian insentif kepada lebih dari 24 ribu masyarakat, mulai dari RT, RW hingga kelompok sosial lainnya. Selain itu, sekitar 4 ribu lansia juga mendapat dukungan melalui program bantuan khusus.
Pemerintah juga memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, seperti pengemudi ojek online, penambang pancung, hingga tukang becak.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemko Batam mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar per tahun untuk pelatihan tenaga kerja. Program ini mencatat tingkat serapan mencapai 64 persen, melampaui target awal 57 persen.
Namun, Amsakar mengakui tantangan besar Batam tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tingginya arus migrasi.
Data kependudukan menunjukkan jumlah pendatang ke Batam pada 2025 meningkat sekitar 17 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuat penurunan tingkat pengangguran tidak terlalu signifikan meski serapan tenaga kerja meningkat.
“Arus migrasi ke Batam sangat tinggi. Ini yang membuat penurunan pengangguran tidak signifikan meski serapan kerja naik,” ujarnya.
Ia menyebut Batam termasuk dalam lima besar daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.
Ke depan, Pemko Batam akan terus memperkuat akurasi data penerima bantuan melalui pendataan berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan program.
Kolaborasi dengan sektor industri dan swasta juga akan ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program dan mendorong inovasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Jamil Qasim