batampos – Arus migrasi ke Batam terus meningkat. Dalam kurun sekitar empat bulan, jumlah pendatang tercatat mencapai 17 ribu jiwa, menjadikan kota ini sebagai salah satu daerah dengan tingkat perpindahan penduduk tertinggi di Indonesia.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan kondisi tersebut perlu dikendalikan melalui kebijakan yang terukur, dengan penataan administrasi kependudukan sebagai langkah utama.
“Harus ada upaya pengendalian, salah satunya melalui penertiban administrasi kependudukan,” ujarnya.
Menurut Amsakar, lonjakan penduduk tidak hanya berdampak pada kepadatan kota, tetapi juga memicu berbagai persoalan lain, seperti peningkatan volume sampah, potensi kenaikan angka kemiskinan, hingga tekanan terhadap lapangan kerja.
“Volume kedatangan ini menunjukkan tekanan yang harus kita kelola dengan baik,” katanya.
Menghadapi derasnya urbanisasi, Pemko Batam kini mengubah pendekatan kebijakan. Fokus tidak lagi sekadar mencatat jumlah pendatang, tetapi memastikan setiap kebijakan berbasis data yang akurat.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mulai menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini dinilai lebih detail dalam memetakan kondisi masyarakat.
Melalui DTSEN, masyarakat dikelompokkan dalam beberapa desil, dengan prioritas penerima bantuan berada pada desil 1 hingga 5.
“DTSEN ini lebih detail, sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dampaknya mulai terlihat. Jumlah penerima bantuan mengalami penyesuaian, termasuk peningkatan jumlah lansia penerima bantuan yang kini mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, sebagian warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi masuk kategori prioritas.
Untuk memastikan akurasi data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam tengah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh, mulai dari kelompok usia produktif hingga lansia.
“Sekarang sedang dilakukan pemilahan data agar kebijakan ke depan lebih tepat,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, tanpa data yang valid, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Selain pembenahan data, Pemko Batam juga menurunkan tim lintas sektor ke lapangan untuk menangani berbagai aspek, mulai dari lingkungan, kesehatan, hingga penguatan administrasi kependudukan.
Di sisi lain, Amsakar mengingatkan para pendatang agar datang ke Batam dengan kesiapan, terutama dari sisi keterampilan kerja.
“Mikir-mikir juga mau ke Batam. Kalau datang, lengkapi diri dengan skill,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondisi kota tetap kondusif di tengah dinamika urbanisasi yang terus meningkat.
“Ayo kita maknai Batam ini sebagai rumah kita bersama,” tutupnya. (*)
Editor : Jamil Qasim