batampos– Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.800 per dolar AS dinilai berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam yang selama ini mengandalkan sektor industri manufaktur berbasis impor bahan baku.
Pengamat ekonomi Batam, Suyono Saputro, mengatakan struktur ekonomi Batam membuat dampak pelemahan rupiah lebih banyak dirasakan dari sisi negatif dibanding keuntungan yang diperoleh dari sektor ekspor.
“Pelemahan rupiah ke Rp17.800 per USD ini cukup mengkhawatirkan bagi Kepri dan Batam. Struktur ekonomi Batam bergantung pada impor bahan baku dan ekspor barang jadi, sehingga dampaknya terasa dari dua sisi,” ujar Suyono, Selasa (2/6).
Menurutnya, sektor manufaktur elektronik dan galangan kapal menjadi yang paling rentan terdampak karena sekitar 70 persen bahan baku industri tersebut masih berasal dari impor.
Ia memperkirakan setiap pelemahan rupiah sebesar 5 persen dapat meningkatkan biaya produksi industri sekitar 3 hingga 4 persen. Kondisi ini menjadi tantangan berat karena rata-rata margin keuntungan industri di Batam hanya berkisar 5 hingga 8 persen.
“Margin industri Batam yang memang tipis akan langsung tergerus. Ini yang menjadi kekhawatiran utama,” katanya.
Tak hanya industri besar, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta perdagangan ritel juga diprediksi menghadapi tekanan akibat kenaikan harga barang impor, suku cadang, dan mesin produksi. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat berpotensi melemah karena meningkatnya harga berbagai kebutuhan.
Perusahaan yang memiliki pinjaman dalam mata uang dolar AS juga diperkirakan menghadapi tambahan beban keuangan.
“Utang perusahaan berbasis dolar otomatis meningkat nilainya dalam rupiah. Bebannya bisa bertambah sekitar 5 sampai 7 persen,” ujarnya.
Meski demikian, pelemahan rupiah juga membuka peluang bagi beberapa sektor seperti eksportir dan industri pariwisata. Produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, sementara wisatawan dari Singapura dan Malaysia akan melihat Batam sebagai destinasi yang lebih terjangkau.
Namun, menurut Suyono, keuntungan tersebut tidak akan terlalu besar karena sebagian besar industri di Batam menerapkan sistem toll manufacturing dengan pembayaran jasa yang tetap menggunakan dolar AS.
“Untuk pariwisata memang ada peluang karena Batam menjadi lebih murah bagi wisatawan asing. Tetapi kenaikan harga BBM, listrik, dan bahan pokok juga dapat mengurangi manfaat tersebut,” katanya.
Suyono menilai faktor global masih menjadi penyebab utama melemahnya rupiah dengan kontribusi sekitar 70 persen. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi membuat investor global lebih memilih aset berbasis dolar AS yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.
“Dana global saat ini lebih banyak mengalir ke dolar AS dan surat utang pemerintah AS yang menawarkan imbal hasil sekitar 4,5 persen,” ujarnya.
Selain itu, menurunnya harga komoditas, meningkatnya risiko geopolitik global, serta menyusutnya surplus neraca perdagangan Indonesia turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Dari sisi domestik, pelebaran defisit transaksi berjalan dan tingginya ketergantungan terhadap impor barang konsumsi maupun bahan baku dinilai memperlemah fundamental ekonomi nasional.
“Batam contohnya, hampir seluruh komponen elektronik masih impor. Ditambah lagi muncul sentimen dari sejumlah kebijakan baru yang membuat investor asing cenderung wait and see,” katanya.
Suyono juga menilai persaingan investasi manufaktur di kawasan Asia Tenggara semakin ketat. Negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja dinilai mampu menawarkan biaya produksi yang lebih kompetitif, regulasi yang lebih sederhana, serta insentif investasi yang agresif.
“Jika kondisi ini terus berlangsung, investasi manufaktur baru bisa lebih banyak masuk ke Vietnam. Sementara perusahaan yang sudah beroperasi di Batam berpotensi menunda ekspansi atau secara bertahap memindahkan sebagian operasinya,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, sejumlah kebijakan baru juga dinilai berpotensi menambah beban dunia usaha. Salah satunya adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang menghapus fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV).
Menurut Suyono, perubahan tersebut dapat meningkatkan beban pajak dan biaya administrasi perusahaan secara signifikan.
“Ketika penjualan sedang lesu, kenaikan beban pajak dan biaya akuntansi akan langsung menekan arus kas perusahaan,” katanya.
Selain itu, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengaturan impor yang semakin ketat juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri di Batam yang sebagian besar masih bergantung pada bahan baku impor.
Ia menilai kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan biaya produksi, perubahan kebijakan fiskal, serta melemahnya permintaan global berpotensi menciptakan efek ganda bagi sektor manufaktur Batam.
Karena itu, Suyono mendorong pemerintah pusat dan BP Batam memberikan stimulus tambahan bagi dunia usaha melalui percepatan perizinan, insentif biaya lahan, pengurangan UWT, serta dukungan tarif listrik bagi industri padat karya.
Selain itu, ia mengusulkan adanya masa transisi penerapan penuh PP Nomor 20 Tahun 2026 selama dua tahun bagi perusahaan dengan omzet tertentu agar pelaku usaha memiliki waktu beradaptasi.
“Bank Indonesia juga perlu menjaga stabilitas rupiah agar tidak menembus Rp18.000 per dolar AS. Level tersebut merupakan ambang psikologis yang bisa membuat banyak perusahaan menunda investasi,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa langkah antisipasi yang tepat, Batam berisiko kehilangan daya saing sebagai pusat manufaktur nasional di tengah persaingan investasi yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara.
“Kalau tidak diantisipasi, investasi manufaktur baru akan semakin banyak mengalir ke Vietnam, sementara perusahaan yang sudah ada di Batam memilih wait and see,” tutupnya. (*)
Editor : Jamil Qasim