batampos - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam menegaskan proses pendataan penerima bantuan sosial lanjut usia (lansia) tetap menjadi kewenangan pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya usulan agar organisasi masyarakat turut dilibatkan dalam pendataan calon penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Zulkifli Aman, mengatakan pemerintah terbuka menerima informasi maupun masukan dari berbagai organisasi, termasuk Badan Perlindungan Lansia Indonesia Wilayah Batam. Namun, proses pendataan resmi tetap dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
"Pendataan sudah dilakukan melalui petugas di kelurahan. Data hasil pencacahan dimusyawarahkan di tingkat kelurahan, kemudian diajukan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi," kata Zulkifli kepada Batam Pos, Kamis (2/7).
Menurutnya, organisasi masyarakat tetap dapat berkontribusi dengan memberikan informasi mengenai kondisi lansia di lapangan.
Baca Juga: 278 Warga Batam Bekerja ke Luar Negeri pada Semester I 2026
"Kalau BP Lansia ingin memberikan data atau informasi tentu boleh saja. Namun yang melakukan pendataan resmi tetap pemerintah," ujarnya.
Selain menjalankan program insentif bulanan bagi lansia, Dinas Sosial juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok lanjut usia.
Di bidang kesehatan, pelayanan dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Berbagai kegiatan sosial lainnya juga menjadi bagian dari implementasi 15 program prioritas Wali Kota Batam.
"Di Dinas Sosial salah satu program prioritas itu memang pemberian insentif kepada lansia," kata Zulkifli.
Pemerintah berharap mekanisme pendataan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga proses verifikasi di Dinas Sosial, mampu memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh lansia yang benar-benar membutuhkan. (*)
Editor : Putut Ariyo