batampos – Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Dr. Fendi Hidayat, menilai persoalan daya tampung pendidikan menengah di Kota Batam belum terselesaikan meski Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah menambah kuota penerimaan siswa baru. Ia menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang agar masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Hingga saat ini, masih terdapat 862 calon murid yang belum tertampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027.
Fendi mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang menambah kuota di sejumlah SMK negeri sebagai solusi darurat agar para calon murid tetap dapat melanjutkan pendidikan.
"Langkah cepat yang diambil Dinas Pendidikan Provinsi Kepri patut diapresiasi. Penambahan kuota menjadi solusi agar anak-anak yang belum mendapatkan sekolah tetap bisa melanjutkan pendidikan," ujar Fendi, Kamis (16/7).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penambahan kuota hanya merupakan solusi sementara. Menurutnya, persoalan yang terus muncul pada setiap pelaksanaan SPMB membutuhkan pembenahan yang lebih mendasar.
"Penambahan kuota merupakan langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Namun, yang lebih penting adalah memastikan persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun," katanya.
Fendi menjelaskan, permasalahan tersebut bukan semata-mata disebabkan tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu, tetapi juga karena ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas daya tampung SMA dan SMK di Kota Batam.
Sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi, Batam membutuhkan perencanaan pendidikan yang lebih terukur. Pemerintah, kata dia, perlu menyusun kebijakan berbasis data agar penambahan kapasitas sekolah sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik setiap tahun.
Ia menegaskan bahwa hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan harus menjadi prioritas utama.
"Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah," tegasnya.
Selain menambah kapasitas, Fendi mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan kesiapan sekolah dalam menerima siswa tambahan, mulai dari ketersediaan ruang kelas, sarana dan prasarana, jumlah tenaga pendidik, hingga kualitas proses belajar mengajar.
Dewan Pendidikan Kota Batam juga mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai bagian dari solusi pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran strategis dalam menampung peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
Ia juga mengusulkan adanya dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan di sekolah swasta melalui skema bantuan atau subsidi biaya pendidikan.
Fendi berharap persoalan SPMB tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendidikan menengah di Kota Batam.
"Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas akan menentukan kualitas sumber daya manusia Kota Batam di masa mendatang," pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim