Batampos - Kekhawatiran pengusaha di Batam terhadap biaya energi terjawab. Sebab harga gas pipa di Batam tidak pernah naik, sementara harga liquefied natural gas (LNG) yang sempat melambung kini dipastikan turun menjadi USD13 per MMBTU sesuai kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga liquefied natural gas (LNG) sebesar USD13 per MMBTU mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026 akan menjadi angin segar bagi industri di Batam. Kebijakan tersebut justru menurunkan biaya energi bagi pelanggan yang selama ini menggunakan LNG untuk menutupi keterbatasan pasokan gas pipa.
Sales Head Area PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam, Wendi Purwanto, mengatakan harga gas pipa yang disalurkan PGN selama ini tidak mengalami perubahan. Persoalan yang terjadi hanyalah keterbatasan kuota gas pipa akibat menurunnya produksi gas dari Sumatera Selatan, sehingga sebagian kebutuhan industri dipenuhi menggunakan LNG yang harganya mengikuti harga minyak dunia.
Baca Juga: Kapal Komersial Tolak Kawalan Militer AS di Selat Hormuz, Khawatir Jadi Target Serangan
Dicontohkannya, dari 100 persen kebutuhan akan gas, gas pipa hanya bisa mensuplai 20-40 persen dari kebutuhan, sedangkan gas LNG berkisar 60-80 persen.
“Yang tidak berubah itu harga gas pipa. Yang berubah adalah harga LNG. Sebelumnya mengikuti harga minyak dunia, sekarang pemerintah menetapkannya menjadi tetap USD13 per MMBTU,” ujar Wendi.
Ia menjelaskan, pada April lalu harga LNG masih berada di kisaran USD15 per MMBTU. Memasuki Mei hingga Juni, harga tersebut melonjak menjadi sekitar USD20 per MMBTU karena mengikuti Indonesian Crude Price (ICP). Kondisi itu membuat beban biaya produksi industri meningkat.
Namun setelah pemerintah melalui Menteri ESDM menetapkan harga LNG sebesar USD13 per MMBTU, biaya energi industri dipastikan turun cukup signifikan.
“Kalau dibandingkan harga Mei dan Juni, tentu jauh lebih rendah. Dari sekitar USD20 menjadi USD13. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026,” katanya.
Meski demikian, secara teknis PGN masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemasok LNG terkait implementasi kebijakan tersebut. Menurut Wendi, bukan berarti kebijakan pemerintah belum disetujui, melainkan proses administrasi dari sisi pemasok masih berlangsung.
“Ketetapan pemerintah sudah pasti. Kami tinggal menunggu informasi teknis dari pemasok agar bisa diterapkan,” jelasnya.
