batampos– Rencana pemerintah pusat untuk menata ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dipastikan tidak akan banyak memengaruhi pelaksanaan program di Kota Batam. Pasalnya, sekolah-sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elit sejak awal memang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam, Defri Frenaldi, mengatakan sebagian besar sekolah elit di Batam tidak pernah menjadi sasaran Program MBG sejak program tersebut mulai dijalankan.
"Di Batam kebanyakan sekolah elit sudah tidak menerima sejak awal," ujar Defri, Kamis (16/7).
Menurutnya, SPPG Batam telah memiliki pendataan sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah elit sehingga pelaksanaan program sejak awal memang difokuskan kepada sekolah dan peserta didik yang lebih membutuhkan.
Saat ini, SPPG Batam juga tengah melakukan pemutakhiran data penerima manfaat, khususnya bagi siswa baru Tahun Ajaran 2026/2027. Pendataan dilakukan secara by name by address untuk memastikan validitas data penerima.
"Sekarang kami sedang mendata siswa baru secara by name by address karena membutuhkan data yang valid, minimal sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya.
Defri menjelaskan, pembaruan data tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan basis data penerima manfaat agar penyaluran Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sementara terkait kemungkinan perubahan sasaran penerima menyusul arahan pemerintah pusat, pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Selebihnya kami menunggu kebijakan dari pimpinan di pusat," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sasaran Program Makan Bergizi Gratis dikaji ulang sehingga lebih tepat sasaran. Program tersebut diminta lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi terbawah (desil bawah), wilayah tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan Presiden meminta seluruh masukan terkait pelaksanaan MBG dikaji secara menyeluruh sebelum pemerintah menetapkan kebijakan baru. Menurutnya, masyarakat yang secara ekonomi telah mampu tidak perlu lagi menerima manfaat program sehingga anggaran dapat difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, BGN juga akan memperbarui basis data penerima manfaat sebagai landasan penataan sasaran Program MBG di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima. (*)
Editor : Jamil Qasim