batampos - Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengawali perombakan birokrasi dengan peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN). Di hadapan 311 pejabat dan pegawai yang baru dilantik, ia menegaskan era ASN yang bekerja ala kadarnya, gemar duduk di warung kopi, hingga mencari keuntungan dari jabatan harus berakhir.
Sebanyak 311 aparatur sipil negara (ASN) dilantik di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (5/8) pagi. Pelantikan itu meliputi 140 pejabat struktural, kepala sekolah, jabatan fungsional (JF), hingga sejumlah pejabat lainnya. Amsakar menyebut rotasi tersebut sebagai tahap pertama penyegaran birokrasi pada 2026.
Baca Juga: Bea Cukai Batam Perketat Pengawasan, Antisipasi Modus Baru Penyelundupan Narkotika
“Apa yang kita lakukan hari ini memenuhi kebutuhan organisasi. Ada yang pensiun, ada yang pindah tugas. Eselon II mengalami rotasi. Dan ini babak pertama untuk tahun 2026 ini,” kata Amsakar.
Ia menegaskan rotasi, promosi, maupun mutasi merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi. Karena itu, ia meminta seluruh ASN tidak menyikapinya secara berlebihan.
“Rotasi dan promosi adalah sesuatu yang niscaya. Yang paling baik bukan sibuk merespons mutasi, tetapi memperlihatkan kinerja yang optimal,” ujarnya.
Menurut Amsakar, ruang rotasi pejabat kini tidak lagi seluas beberapa tahun lalu. Regulasi kepegawaian yang baru membuat pemerintah tidak bisa begitu saja menonaktifkan atau mengganti pejabat tanpa dasar yang jelas.
Baca Juga: Polresta Barelang Sebar Ratusan Bendera Merah Putih dan Bansos Sambut HUT RI Ke-81
“Regulasi terbaru dalam tata kelola kepegawaian tidak bisa menonjobkan seseorang kalau tidak ada kesalahan. Itu yang membedakan sekarang dengan sebelumnya,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Loyalitas kepada organisasi, katanya, menjadi syarat utama.
“Kalau masih juga nyeleneh, masih juga tidak jelas kontribusinya untuk Batam ini, tentu akan menjadi pertimbangan kami. Mudah-mudahan tidak sampai ke situ,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Amsakar beberapa kali menyinggung perubahan budaya kerja yang ingin dibangun di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Ia menegaskan tidak ingin lagi menemukan aparatur yang bekerja sekadarnya atau menjadikan jabatan sebagai alat mencari keuntungan pribadi.
“Saya ingin ada semangat baru. Tidak ada lagi kinerja pemerintahan yang lamban, melayani masyarakat ala kadarnya, bekerja tidak ikhlas, mencari jalan supaya dapat uang, dan lebih banyak duduk di kedai kopi. Itu tidak boleh ada lagi di era Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra ini,” katanya.
Ia memastikan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi disiplin apabila menemukan aparatur yang tetap mempertahankan budaya kerja seperti itu.
“Kalau saya melihat hal itu, kita akan memberlakukan tindakan disiplin yang tegas,” ujarnya.
Amsakar mengatakan sistem penilaian kinerja ASN kini juga telah diubah. Evaluasi tidak lagi menunggu bertahun-tahun, melainkan dilakukan secara berkala setiap tiga hingga enam bulan sehingga capaian kerja masing-masing pegawai dapat dipantau lebih cepat.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN bahwa perkembangan teknologi membuat perilaku aparatur semakin mudah diawasi masyarakat. “Sekarang kita menghadapi arus informasi yang luar biasa. Tidak ada lagi yang tuan-tuan lakukan yang lepas dari informasi publik,” katanya.
Ia kemudian mengutip peribahasa untuk mengingatkan pentingnya menjaga integritas birokrasi.
“Jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Integritas yang kita bangun dengan susah payah, yang bernama Pemerintah Kota Batam ini, kitalah yang berada di barisan terdepan untuk memuliakannya. Tolong itu menjadi perhatian,” ujar Amsakar.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Amsakar meminta agar segera melakukan serah terima jabatan dan langsung bekerja tanpa larut dalam euforia mutasi.
“Setelah ini lakukan percepatan pisah sambut. Jangan dibiarkan berlama-lama. Kita sudah melewati semester pertama. Tidak usah lagi memperbincangkan hal-hal yang tidak perlu. Segera lihat meja kerja, pahami tugas pokok dan fungsi masing-masing,” katanya.
Secara khusus ia juga berpesan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik agar menjaga amanah dan memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai aturan. “Jaga sekolah dengan baik. Pegang amanah itu sebaik-baiknya. Kalau memang gratis, jangan ada pungutan,” kata Amsakar.