batampos – Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah. Tidak hanya mengandalkan armada milik pemerintah, Pemko Batam berencana melibatkan pihak swasta untuk memperkuat pengangkutan sampah di sejumlah kawasan padat penduduk.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar layanan pengangkutan yang lebih cepat dan terjadwal. Pada tahap awal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam akan menerapkan pola baru itu di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batuaji, dan Sekupang.
Kepala DLH Kota Batam, Sonhar Mangalondo Hasibuan, mengatakan keterlibatan pihak ketiga dilakukan untuk menambah kekuatan pelayanan, terutama dalam menghadapi tingginya volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Baca Juga: Dua Kasus Narkoba di Batam Diungkap, Polda Kepri Amankan Lima Pelaku
“Harapannya akan terjadi percepatan pengangkutan sampah. Target kami minimal satu kali pengangkutan dalam 48 jam,” ujar Sonhar kepada Batam Pos, Kamis (6/8).
Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tempat pembuangan, tetapi juga kemampuan armada dalam memastikan sampah dapat segera diangkut dari lingkungan masyarakat.
Karena itu, penambahan armada melalui kerja sama dengan pihak swasta dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperpendek waktu pengangkutan.
Sonhar menegaskan rencana tersebut bukan berarti pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sampah kepada pihak ketiga. Pemerintah tetap menjadi pengendali utama dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai standar.
“Bukan menghentikan pengangkutan. Pemerintah justru menambah kekuatan armada melalui rencana kerja sama dengan pihak ketiga. Itu yang sedang kami susun,” katanya.
Ia juga membantah anggapan bahwa rencana perubahan pola layanan berkaitan dengan pengurangan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, langkah ini justru bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan kota.
Baca Juga: Bulog Batam Jaga Ketersediaan Beras Premium di Karimun
Selain memperkuat sistem pengangkutan, DLH Batam juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan sistem pembayaran retribusi sampah melalui skema one bill, yakni mengintegrasikan pembayaran dengan tagihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Namun, Sonhar memastikan kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih memprioritaskan pembenahan layanan pengangkutan terlebih dahulu.
“One bill belum kami laksanakan. Saat ini fokus kami bagaimana pelayanan pengangkutan sampah bisa berjalan lebih baik dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem tersebut nantinya tidak diarahkan untuk menaikkan tarif retribusi sampah masyarakat. Pemerintah hanya ingin memperluas cakupan pembayaran agar lebih banyak warga tercatat sebagai wajib retribusi.
“Kami hanya ingin meningkatkan potensi penerimaan retribusi, bukan menaikkan tarif retribusi. Sampai saat ini pemerintah belum ada rencana menaikkan tarif,” tegasnya.
Menurut dia, peningkatan penerimaan retribusi diperlukan untuk mendukung keberlanjutan layanan kebersihan, mulai dari operasional armada hingga peningkatan fasilitas pendukung.
Sonhar menyebut pola kerja sama dengan pihak ketiga telah diterapkan di sejumlah daerah dan mampu membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
Baca Juga: Gudang Elektronik di Bintan Timur Terbakar, Kerugian Capai Rp300 Juta
Saat ini, DLH Batam masih menyusun skema teknis pelaksanaan, termasuk pembagian wilayah layanan, kebutuhan armada, serta mekanisme kerja sama dengan pihak swasta.
Tahap awal program akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Batam.
Ke depan, Pemko Batam menargetkan sistem pengangkutan sampah memiliki jadwal yang lebih pasti. Bahkan, layanan tersebut secara bertahap diarahkan mampu dilakukan setiap 24 jam di kawasan prioritas.
“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan persoalan sampah dapat ditangani lebih cepat,” pungkas Sonhar. (*)
Editor : M Tahang