batampos – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan peningkatan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Victor Palimbong mengatakan besaran insentif perlu mempertimbangkan beban kerja dan biaya operasional kader di daerah kepulauan.
Menurut Victor, standar biaya sebesar Rp1.000 per ompreng dinilai belum cukup untuk kader yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kepri. Ia mengusulkan insentif minimal Rp2.000 per ompreng untuk wilayah 3T kepulauan.
“Kalau standar biayanya Rp1.000 per ompreng, tentu kami ingin lebih. Saya pernah mengusulkan kepada Ibu Wamen, untuk daerah 3T idealnya minimal Rp2.000 di wilayah kepulauan seperti di Kepri,” kata Victor saat dikonfirmasi di Batam, Senin.
Ia menjelaskan, karakteristik geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau membuat pelaksanaan dan distribusi MBG membutuhkan tenaga, waktu, serta biaya operasional lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki akses transportasi darat lebih mudah.
Karena itu, menurut Victor, evaluasi terhadap besaran insentif kader perlu dilakukan. Peran TPK dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan pendataan penerima manfaat, tetapi juga mendukung pelaksanaan program hingga tingkat keluarga.
3.348 Orang Tergabung dalam TPK
BKKBN Kepri mencatat terdapat 1.116 TPK yang melibatkan 3.348 orang dalam pendampingan keluarga. Salah satu tugas mereka adalah membantu pendistribusian MBG untuk kelompok penerima manfaat 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Berdasarkan data Mei 2026, penerima manfaat MBG kelompok 3B di Kepri mencapai 74.550 orang.
Rinciannya terdiri atas:
- 5.247 ibu hamil;
- 13.302 ibu menyusui; dan
- 56.001 balita non-PAUD.
Victor mengatakan BKKBN Kepri melakukan sinkronisasi dan verifikasi data penerima manfaat secara rutin untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok sasaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Data kami by name by address. Di TPK itu diverifikasi dan setiap bulan kami lakukan verifikasi. Memang kadang ada kendala karena data antara SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), BGN (Badan Gizi Nasional) dan TPK belum sama,” ujarnya.
Kebutuhan Gizi Kelompok 3B Berbeda
Selain memastikan ketepatan sasaran, pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B juga perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi masing-masing kelompok penerima.
Victor menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam penyusunan makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebutuhan tersebut tidak dapat disamakan dengan penerima MBG dari kelompok usia sekolah.
Khusus balita, misalnya, tekstur dan komposisi makanan harus disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang anak.
“Peran ahli gizi sangat penting karena untuk 3B ini sangat spesifik. Untuk tekstur saja sudah berbeda untuk yang dibutuhkan balita daripada untuk anak SD ke atas. Bukan hanya porsi yang disesuaikan namun gizi juga harus lebih disesuaikan,” kata Victor.
Upaya pemenuhan kebutuhan gizi tersebut, lanjutnya, dapat diperkuat melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang dikembangkan BKKBN.
Program tersebut mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk menyediakan makanan bergizi sekaligus memberdayakan masyarakat dan kader di tingkat lokal.
Dengan kondisi geografis Kepri yang didominasi wilayah kepulauan, penguatan peran kader, sinkronisasi data, serta penyesuaian dukungan operasional dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B berjalan efektif dan tepat sasaran. (*)
Editor : Putut Ariyo