batampos – Investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencapai Rp29,89 triliun pada Semester I 2026. Nilai tersebut tumbuh 62,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pertumbuhan investasi tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah memangkas rantai birokrasi dan mempercepat proses perizinan.
Menurut Amsakar, kepastian layanan dan kecepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu keunggulan Batam dalam menarik investor.
“Karena seluruh perizinan itu final di tempat kita. Rentang kendali perizinan itu tidak lagi panjang, tapi cukup berhenti di situ,” kata Amsakar, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan pemerintah terus menyederhanakan tahapan perizinan agar proses investasi dapat berlangsung lebih cepat dengan tetap memperhatikan aspek pengawasan.
Salah satu perubahan yang dinilai signifikan adalah proses pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu enam bulan hingga dua tahun, kini pemerintah menargetkan penyelesaiannya sekitar tiga bulan.
“Kalau sebelumnya PKKPRL rentang waktunya enam bulan sampai dua tahun, sekarang bisa selesai sekitar tiga bulan,” ujarnya.
Selain memangkas waktu layanan, pemerintah juga menghapus sejumlah tahapan administrasi yang dinilai tidak lagi relevan.
“Proses perizinan yang sebelumnya harus melalui fatwa penologi, sekarang sudah kami hilangkan,” kata Amsakar.
Pelaku Usaha Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan
Selain mempercepat perizinan, BP Batam memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha. Pemerintah membuka ruang bagi investor untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
Amsakar mengatakan masukan dari dunia usaha penting, terutama ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi global yang berpotensi memengaruhi iklim investasi di Batam.
Ia mencontohkan kebijakan tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap rantai pasok global. Pemerintah kemudian mengajak pelaku usaha berdiskusi untuk menentukan langkah antisipasi.
“Ketika Amerika menerapkan kebijakan tarif, kami mengajak pelaku usaha berdiskusi mengenai apa yang harus dibangun dan diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Amsakar, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyempurnakan pelayanan investasi.
“Kami meminta mereka menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan kendala. Semua itu kami jadikan dasar untuk memperbaiki layanan secara bersama-sama,” katanya.
Ia menilai kepastian waktu penyelesaian perizinan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor sebelum menanamkan modal.
“Jadi kekuatan kita ada pada rentang kendali yang semakin pendek dan waktu pelayanan yang semakin singkat,” ujarnya.
Investasi Batam Serap 40.943 Tenaga Kerja
Pertumbuhan investasi di Batam juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Sepanjang Semester I 2026, proyek-proyek investasi tercatat menyerap 40.943 tenaga kerja.
Meski demikian, Amsakar mengatakan tantangan pemerintah tidak berhenti pada peningkatan nilai investasi. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan investasi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Batam.
Perkembangan industri manufaktur berteknologi tinggi, logistik, hingga pusat data turut meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan kompetensi khusus.
Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi.
Selain menciptakan lapangan kerja, investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat industri pendukung, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Di tengah persaingan negara-negara Asia Tenggara dalam menarik investasi global, Batam dinilai perlu terus menjaga keunggulan kompetitifnya.
Bagi Amsakar, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar reformasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia. (*)
Editor : Putut Ariyo