batampos – Batam belum mampu menjadi tujuan utama perusahaan yang memindahkan atau mendiversifikasi basis produksinya dari Tiongkok. Di tengah perang tarif Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, Vietnam justru dinilai lebih berhasil memanfaatkan perubahan rantai pasok industri global.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan sejumlah perusahaan memang mencari lokasi produksi alternatif di luar Tiongkok. Namun, Batam belum mendapatkan porsi besar dari perpindahan industri tersebut.
Menurutnya, pengalaman dari beberapa periode perang dagang AS-Tiongkok menunjukkan Vietnam masih menjadi salah satu negara yang paling banyak dilirik investor untuk diversifikasi produksi.
Baca Juga: Pertalite Sempat Kosong di Sejumlah SPBU Batam Kota, Pertamina Klaim Pasokan Aman
“Dari beberapa kali perang dagang yang terjadi antara AS dengan Tiongkok, investor yang relokasi ke Batam tidak begitu banyak akibat perang tersebut. Vietnam jauh lebih menarik sehingga investor lebih banyak yang relokasi ke sana ketimbang ke Batam,” ujar Rafki, Rabu (12/8).
Rafki mengatakan Batam sebenarnya sempat mendapatkan manfaat dari perubahan rantai pasok global. Salah satu sektor yang pernah menunjukkan peningkatan relokasi ke Batam adalah industri panel surya atau solar panel.
Namun, peluang tersebut kembali menghadapi ketidakpastian setelah produk dari sektor tersebut turut terkena tarif tinggi di pasar AS.
“Beberapa waktu yang lalu sektor yang banyak relokasi ke Batam adalah industri solar panel. Tapi industri ini dikenai tarif yang sangat tinggi oleh Trump. Jadi kemungkinan mereka akan relokasi lagi ke negara lain,” katanya.
Tak Cukup Andalkan Perang Dagang
Menurut Rafki, perang dagang tidak serta-merta membuat investor memilih Batam. Perusahaan tetap menghitung berbagai faktor sebelum memutuskan lokasi produksi baru.
Biaya produksi, kepastian regulasi, infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, kemudahan investasi hingga akses ke pasar menjadi bagian dari pertimbangan investor.
Karena itu, Batam harus memperkuat daya saing jika ingin memanfaatkan perubahan rantai pasok global.
Baca Juga: Polda Kepri Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Deteksi Dini Jadi Kunci
“Jangan sampai Batam hanya menjadi alternatif sementara ketika terjadi gejolak perdagangan, tetapi kemudian ditinggalkan investor ketika kondisi kembali normal,” ujarnya.
Rafki menilai posisi geografis Batam tetap menjadi modal penting. Kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia, ditambah keberadaan kawasan industri serta akses pelabuhan internasional, menjadi keunggulan yang dapat ditawarkan kepada investor.
Namun, keunggulan tersebut harus dibarengi dengan iklim investasi yang kompetitif.
Pemerintah, kata dia, perlu menjaga kepastian regulasi dan kebijakan agar investor memiliki keyakinan untuk menanamkan modal dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pelaku industri juga harus meningkatkan kemampuan produksi dan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan industri global.
Arah Kebijakan AS Masih Dinamis
Rafki juga melihat kebijakan tarif AS terhadap Tiongkok masih sangat dinamis. Perkembangan kebijakan perdagangan dan proses hukum di Amerika Serikat membuat arah kebijakan tarif ke depan masih sulit dipastikan.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha perlu mencermati kemungkinan perubahan kembali dalam pola perdagangan dan rantai pasok global.
Baca Juga: Menko Polkam Tegaskan Indonesia Tak Boleh Jadi Transit Kejahatan Transnasional
“Sepertinya saat ini belum akan ada perang tarif lagi antara AS dengan Tiongkok,” kata Rafki.
Meski demikian, ia mengingatkan Batam tetap harus menyiapkan diri menghadapi berbagai skenario. Jika tensi perdagangan kembali meningkat, peluang relokasi industri bisa terbuka.
Sebaliknya, jika hubungan dagang AS dan Tiongkok membaik, perusahaan bisa kembali mengubah strategi produksinya.
Karena itu, menurut Rafki, strategi Batam tidak boleh hanya menunggu momentum perang dagang. Peningkatan daya saing harus dilakukan secara berkelanjutan agar Batam tetap menarik bagi investor dalam kondisi perdagangan global apa pun.
“Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat arah kebijakan tarif AS terhadap Tiongkok masih perlu dicermati,” tutupnya. (*)
Editor : M Tahang