batampos - Ketiadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pulau Abang, Kecamatan Galang, Batam, membuat sebagian anak kesulitan melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Setiap tahun, sekitar 30 siswa lulus dari SMP Negeri 24 Batam, tetapi 10 hingga 15 di antaranya disebut tidak melanjutkan sekolah.
Sebagian anak memilih membantu orang tua melaut, sementara lainnya membantu pekerjaan rumah atau usaha keluarga. Bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan, mereka harus keluar pulau menuju Batam, Tanjungpinang, Galang, atau daerah lain.
Bagi keluarga nelayan, keputusan tersebut tidak mudah. Selain biaya sekolah, orang tua harus menanggung ongkos transportasi, tempat tinggal, makan, dan kebutuhan sehari-hari anak selama berada di luar pulau.
Baca Juga: Meriahkan HUT RI: Pesawat Tempur hingga Gerobak Bakso Hiasi Sepeda Anak di Kapital Raya II
Kondisi itu dialami Iwan (36), nelayan yang telah melaut sejak 2006. Ia terpaksa mengantarkan anaknya ke Medan, Sumatera Utara, untuk melanjutkan pendidikan SMA dan tinggal bersama keluarga.
“Kami kesulitan menyekolahkan anak ke jenjang SMA di sini. Terpaksa saya antar anak saya ke Medan, ke rumah orang tua saya,” kata Iwan.
Meski hidup sebagai nelayan, Iwan tetap berharap anak-anaknya mendapatkan masa depan yang lebih baik.
“Meskipun kami nelayan, tapi kami ingin masa depan anak kami lebih dari kami,” ujarnya.
Persoalan serupa dirasakan Sopi, warga Pulau Abang yang juga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Ia mengatakan tiga keponakannya yang semuanya perempuan juga berhenti sekolah karena keluarga tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan mereka ke Batam atau Tanjungpinang.
“Ada tiga ponakan saya yang putus sekolah, perempuan semua,” keluh Sopi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat akses pendidikan anak-anak Pulau Abang terasa tidak utuh. Mereka memang bisa bersekolah hingga SMP tanpa meninggalkan pulau, tetapi harus menghadapi persoalan besar ketika ingin melanjutkan ke SMA.
“Nanggung sekali pemerintah memberikan akses sekolah sampai SMP saja,” ujarnya.
Susi, 18 tahun, menjadi salah satu anak yang akhirnya berhenti sekolah. Setelah menyelesaikan SMP sekitar tiga tahun lalu, ia memilih membantu ibunya berjualan di sebuah warung kayu. Sementara sepupunya, Nadia, sehari-hari membantu orang tua di rumah.
Bagi warga, ketiadaan SMA bukan sekadar persoalan jarak. Kehidupan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada hasil laut membuat biaya untuk menyekolahkan anak ke luar pulau menjadi beban tambahan.
Baca Juga: Sambut HUT ke-81 RI, Ratusan Warga Bumi Intan Sari Swadaya Semenisasi Jalan
Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan SMA atau kelas jauh di Pulau Abang sehingga anak-anak tidak harus meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan pendidikan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan keterbatasan geografis tidak seharusnya membuat anak kehilangan akses pendidikan. Pemerintah memiliki sejumlah alternatif, seperti sekolah terbuka, kelas jauh, pendidikan jarak jauh (PJJ), hingga pendidikan kesetaraan.
“Intinya satu, supaya anak-anak kita tetap mendapatkan layanan pendidikan dan ATS (Anak Tidak Sekolah) menurun. Maka jalur apa pun kita aktivasi, mau formal ataupun nonformal,” kata Fajar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan pihaknya akan mengecek kondisi Pulau Abang, termasuk jumlah lulusan SMP dan anak yang tidak melanjutkan sekolah.
Jika kebutuhan pendidikan jenjang SMA dinilai cukup, pemerintah membuka kemungkinan menghadirkan kelas jauh di Pulau Abang.
“Bisa saja kelas jauh kita buka di sana, di Pulau Abang,” kata Agung.
Bagi anak-anak Pulau Abang, kehadiran sekolah menengah atas bukan sekadar soal bangunan sekolah. Mereka membutuhkan kesempatan agar pendidikan tidak berhenti ketika ijazah SMP sudah berada di tangan. (*)
Editor : Yofi Yuhendri