batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam memetakan 133 titik prioritas untuk percepatan penanganan banjir di berbagai wilayah Kota Batam. Penanganan dilakukan melalui peningkatan kapasitas drainase, pembangunan kolam retensi, normalisasi saluran air, hingga pembangunan infrastruktur pendukung guna mengurangi risiko banjir.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan pemetaan tersebut dilakukan setelah evaluasi terhadap sejumlah kejadian banjir yang terjadi pada akhir 2025. Seluruh titik kini menjadi dasar penyusunan program penanganan secara bertahap.
"Total ada 133 titik genangan dan banjir yang menjadi prioritas. Penanganannya membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan. Namun kami terus bekerja setiap hari untuk mempercepat penanganan," kata Mouris di Batam, Kamis.
Dari total 133 titik tersebut, 19 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, enam titik ditangani secara kolaboratif bersama Pemerintah Kota Batam, sedangkan 108 titik berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
Menurut Mouris, upaya penanganan banjir difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur drainase di kawasan prioritas. Selain itu, BP Batam juga melakukan pemeliharaan dan normalisasi saluran air, pembangunan bangunan drainase, serta pengendalian genangan di wilayah yang kerap terdampak banjir.
"Hingga 2026, sebanyak 25 titik banjir telah berhasil tertangani," ujarnya.
Siapkan 19 Paket Pekerjaan hingga 2027
Untuk mempercepat penanganan banjir, BP Batam juga menyiapkan 19 paket pekerjaan yang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang 2026 hingga 2027.
Beberapa proyek yang masuk dalam program tersebut antara lain peningkatan drainase di kawasan Melcem, Batu Ampar, Perumahan Cendana, dan kawasan KDA. Selain itu, BP Batam akan membangun jembatan di kawasan RS Bhayangkara dan Teluk Belian, melakukan normalisasi drainase di kawasan industri, serta membangun bangunan pelintas saluran drainase di Bengkong Palapa.
"Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan meliputi peningkatan drainase, pembangunan jembatan, normalisasi saluran di kawasan industri, hingga pembangunan bangunan pelintas drainase," kata Mouris.
Li Claudia: Penanganan Banjir Butuh Perencanaan Matang
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan penanganan banjir di Batam tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, sejumlah kawasan seperti Bengkong dan Lubuk Baja telah berkembang menjadi wilayah padat penduduk sehingga membutuhkan pendekatan teknis yang lebih kompleks.
Ia menjelaskan, perkembangan kawasan selama bertahun-tahun menyebabkan sebagian saluran drainase terputus akibat pembangunan permukiman maupun infrastruktur lainnya. Karena itu, diperlukan rekayasa teknis untuk memastikan aliran air dari hulu menuju hilir tetap berjalan lancar.
"Kota yang maju itu memiliki perencanaan yang baik. Hari ini kita membenahi yang sudah ada. Ada saluran yang terputus karena pembangunan kawasan, sehingga harus dicari jalur alternatif agar aliran air tetap lancar. Ini membutuhkan waktu," ujar Li Claudia.
Menurutnya, penanganan banjir di kawasan padat penduduk harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai agar solusi yang diterapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, BP Batam berharap jumlah titik rawan banjir di Kota Batam dapat terus berkurang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. (*)
Editor : Putut Ariyo