batampos – Permukaan air Bendungan Nongsa di Kelurahan Sambau menyusut sekitar 2,5 meter. Kondisi tersebut terjadi ketika kebutuhan air domestik terus meningkat, sementara ketersediaan air baku Batam disebut hanya sekitar separuh dari kebutuhan tahun ini.
Temuan tersebut menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap sumber air baku Batam. Ketergantungan terhadap sejumlah bendungan mulai berhadapan dengan menurunnya fungsi daerah tangkapan air (DTA), minimnya curah hujan, serta pertumbuhan kebutuhan air yang terus meningkat.
Hasil verifikasi lapangan Organisasi Lingkungan Akar Bhumi Indonesia (ABI) mencatat penyusutan muka air Bendungan Nongsa sekitar 2,5 meter. Pendiri ABI Hendrik Hermawan menilai kondisi itu dipengaruhi menurunnya fungsi DTA, minimnya curah hujan, serta kebutuhan air yang telah melampaui kapasitas produksi.
“Jika merujuk pada kapasitas produksi optimal Bendungan Nongsa 60 liter per detik, maka dalam setahun diproyeksikan menghasilkan air sekitar 1,9 juta meter kubik,” kata Hendrik, Rabu (2/9).
Sementara itu, proyeksi kebutuhan air domestik Kecamatan Nongsa pada 2026 mencapai 20 juta meter kubik. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan sektor industri, perdagangan, pariwisata, serta pusat data yang berkembang di kawasan Batam Timur.
Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) telah mengalihkan pasokan air baku untuk kebutuhan domestik di Nongsa dari Bendungan Duriangkang. Bendungan Duriangkang selama ini menopang sekitar 70 persen kebutuhan air Batam.
Namun, bagi ABI, pengalihan pasokan tersebut belum menyelesaikan persoalan. Kebijakan itu dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek karena memindahkan beban pasokan dari satu sumber air ke sumber lainnya.
Hendrik menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu indikator Batam tengah menghadapi krisis air baku.
Kebutuhan Air Lebih Besar dari Ketersediaan
Data dalam Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam 2026 memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan air.
Dokumen yang ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada 22 April 2026 itu mencatat kebutuhan air domestik bagi sekitar 1,39 juta penduduk Batam mencapai 280 juta meter kubik pada tahun ini.
Sementara ketersediaan air tahunan disebut hanya sekitar 139 juta meter kubik.
Berdasarkan perbandingan tersebut, ABI menghitung Batam mengalami defisit air baku sekitar 141 juta meter kubik atau lebih dari separuh kebutuhan domestik.
“Krisis air itu sudah terjadi, tapi BP Batam menutup-nutupi,” ujar Hendrik.
Ia juga menunjuk kebijakan water rationing atau penjatahan air serta distribusi air menggunakan mobil tangki ke sejumlah permukiman sebagai gejala meningkatnya tekanan terhadap pasokan air.
Persoalan air di Batam tidak hanya berkaitan dengan jumlah ketersediaan. Kota ini tidak memiliki sungai sebagai sumber air baku utama seperti banyak daerah lain di Indonesia.
Sumber air baku Batam sangat bergantung pada sejumlah bendungan yang dibangun dengan memodifikasi kawasan muara dan teluk untuk menampung air hujan.
Karena itu, ABI mendorong perlindungan terhadap enam bendungan yang menjadi sumber utama air baku Batam, yakni Bendungan Nongsa, Sei Harapan, Sei Ladi, Muka Kuning, Tembesi, dan Duriangkang.
Daerah tangkapan air, termasuk aliran menuju bendungan, dinilai perlu dipulihkan dan dijaga agar kemampuan bendungan dalam menampung air tidak terus menurun.
Sedimentasi hingga Aktivitas Pembukaan Lahan
Persoalan tidak hanya terjadi pada kuantitas air. Di Bendungan Nongsa, misalnya, ABI menemukan adanya sedimentasi yang dinilai menjadi salah satu masalah.
Sekitar 250 meter area permukaan bendungan disebut telah dipenuhi sedimen yang terbawa melalui aliran air akibat aktivitas pemotongan bukit dan dugaan penambangan pasir ilegal di sekitar kawasan tersebut.
Material tanah merah menutupi sebagian area bendungan. Saat verifikasi lapangan dilakukan, sedimen tersebut bahkan disebut telah mengeras menyerupai daratan dengan permukaan yang retak.
Tekanan terhadap daerah tangkapan air Nongsa juga berasal dari aktivitas pertanian. ABI menemukan pembukaan lahan baru seluas lebih dari dua hektare menggunakan alat berat.
Kondisi serupa ditemukan di daerah tangkapan air Bendungan Tembesi. Aktivitas pertanian disebut berkontribusi terhadap penurunan kualitas air melalui penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang terbawa aliran.
Tekanan terhadap Tembesi juga berasal dari berbagai aktivitas, mulai pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik batu bata, pabrik tahu, tambak ikan, hingga dugaan pembakaran hutan dan pengalokasian lahan untuk pengembangan pariwisata serta industri.
Di tengah kondisi tersebut, rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Bendungan Tembesi dengan luas 864 hektare dinilai perlu dikaji secara hati-hati.
ABI mengingatkan Bendungan Tembesi memiliki fungsi penting sebagai salah satu sumber air baku Batam. Karena itu, pemanfaatan ruang bendungan untuk pengembangan energi tidak boleh mengorbankan fungsi utamanya sebagai penyedia air.
“Jangan sampai demi mengejar energi bersih, kita mengorbankan sumber air baku,” kata Hendrik.
Jangan Sampai Bendungan Baloi Terulang
Ancaman kehilangan sumber air baku bukan sekadar kemungkinan. Bendungan Baloi menjadi contoh bagaimana kerusakan daerah tangkapan air dapat berujung pada hilangnya fungsi bendungan.
Bendungan tersebut berhenti beroperasi sejak 2012 setelah kualitas airnya menurun. Menurut ABI, kondisi itu dipengaruhi aktivitas permukiman liar di sekitarnya.
Kini kawasan tersebut disebut telah berubah menjadi penampung limbah rumah tangga dari permukiman liar.
Padahal, meski kapasitas produksi Bendungan Baloi hanya sekitar 30 liter per detik, setiap sumber air memiliki arti penting bagi Batam yang tidak memiliki banyak pilihan sumber air baku.
“Jangan sampai tragedi Bendungan Baloi terulang di bendungan lain. Meskipun Bendungan Baloi hanya mampu menghasilkan 30 liter per detik, tapi bagi Batam yang tidak memiliki sumber air baku lain, setetes pun sangat berharga,” ujar Hendrik.
Karena itu, ABI mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan bendungan yang ada. Sumber air alternatif dinilai perlu disiapkan, antara lain melalui instalasi daur ulang air limbah dan desalinasi air laut.
Hendrik mencontohkan Singapura yang telah memanfaatkan air hasil daur ulang dan desalinasi sebagai bagian dari pasokan air baku. Namun, teknologi tersebut juga memiliki konsekuensi berupa kebutuhan energi dan biaya operasional yang tinggi.
Rencana mendatangkan air dari luar daerah yang pernah disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad juga dinilai perlu segera direalisasikan. ABI mengingatkan agar sumber pasokan tidak otomatis diarahkan ke wilayah terdekat seperti Bintan karena pulau tersebut juga menghadapi keterbatasan air baku.
Teknologi modifikasi cuaca juga dinilai dapat diteruskan sebagai langkah darurat, meski membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
Pada akhirnya, persoalan air Batam kembali pada pilihan prioritas. Di tengah ekspansi industri, pariwisata, dan pusat data, pemerintah dituntut memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan dasar masyarakat tidak tersisih.
ABI meminta pemerintah membuka data kondisi air baku secara transparan dan mengambil langkah terukur. Kampanye penghematan air juga dinilai perlu terus diperkuat. (*)
Editor : Jamil Qasim