batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Sebanyak 30 perusahaan menjadi bagian dari komitmen awal untuk memprioritaskan warga lokal dalam proses perekrutan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka pengangguran di Batam yang masih mencapai 7,57 persen pada 2025.
“Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerja sama dengan Apindo. Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama yang pada awalnya melibatkan 30 perusahaan yang berkomitmen untuk menempatkan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” kata Yudi di Batam, Jumat (11/9/2026).
Menurut Yudi, kategori tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran program mencakup warga yang lahir dan bersekolah di Batam serta masyarakat yang telah berdomisili di Batam minimal satu tahun.
Penyerapan Tenaga Kerja Dipantau Lewat Simnaker
Untuk memastikan komitmen perusahaan berjalan, Pemkot Batam menyiapkan sistem informasi ketenagakerjaan bernama Simnaker.
Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau dan mengukur persentase penyerapan tenaga kerja lokal di setiap perusahaan yang telah menyatakan komitmen.
“Kita punya operator yang akan mengecek. Mungkin setiap bulan kita evaluasi, kemudian pada akhir tahun kita lihat perusahaan mana dari yang sudah berkomitmen ini yang paling tinggi menempatkan tenaga kerja lokal sesuai kategori yang sudah kita tetapkan,” ujar Yudi.
Perusahaan yang dinilai berhasil memenuhi komitmen penyerapan tenaga kerja lokal akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Pemkot Batam.
Disnaker Batam Siapkan Pelatihan dan Sertifikasi
Yudi menegaskan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Batam harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi pencari kerja.
Karena itu, Disnaker Batam menjalankan berbagai program pelatihan dan sertifikasi dengan memanfaatkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
“Tahun ini kita ada 82 pelatihan dan sertifikasi serta 52 bimbingan teknis dan sertifikasi. Ini masih berjalan dan beberapa pelatihan akan berlangsung sampai akhir tahun,” katanya.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pencari kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam, terutama di tengah persaingan mendapatkan pekerjaan di kawasan industri.
Bima Arya Soroti Tingginya Migrasi ke Batam
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai tingginya arus migrasi ke Batam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Selain harus menyediakan lapangan pekerjaan, pemerintah juga dituntut mengantisipasi berbagai dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pertumbuhan penduduk.
“Bahwa tingkat migrasi di Kota Batam ini tertinggi di Indonesia. Itu tantangan. Harus ada langkah-langkah yang sinergis dan kolaboratif dari pemerintah kota untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengatasi dampak-dampak sosial ekonomi,” kata Bima.
Bima mengapresiasi langkah Pemkot Batam yang melibatkan dunia usaha dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu dikembangkan menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
“Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi ini dan mendorong agar Pak Wali dan jajaran terus membangun ekosistem yang melembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (*)
Editor : Putut AriyoSumber : Antara